Pastikan Tidak Terjadi Kesalahan, Bawaslu RI Pantau Langsung PSU di Kabupaten Bone

BONE, INIKATA.co.id – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty turun langsung memantau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 dan 16 di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Lolly Suhenty mengatakan, pengawasan yang dilakukan adalah untuk memastikan dalam proses PSU tidak terjadi kesalahan sekecil apapun itu.

Baca juga:

PKS Siapkan Kuota 30 Persen Caleg Milenial

“Pengawasan ini untuk memastikan semuanya (PSU) berjalan tanpa ada kesalahan sekecil apapun,” kata Lolly kepada wartawan, Jumat (23/2/2024).

Lolly menyebutkan, pengawasan PSU adalah agar memaksimalkan kerja-kerja Bawaslu agar tidak terjadi keselahan yang sama yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu, 14 Februari 2024.

“PSU tidak boleh berulang. PSU hanya boleh satu kali, sehingga seluruh prosedur dan mekanisme harus dipastikan betul dan tidak boleh ada kekeliruan lagi yang berpotensi terjadinya pelanggaran kembali di TPS 15 dan 16 ini,” tegasnya.

Baca juga:

Bawaslu RI Monitoring Kesiapan Bawaslu Makassar Jelang Pilkada 2024

Ia menjelaskan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu mengingat masuk dalam Indikator Kerawanan Pemilu (IKP) hingga pelaksanaan PSU yang dilaksanakan cukup signifikan setelah wilayah Papua.

“Sulawesi Selatan termasuk rekomendasi tertinggi untuk PSU, maupun PSS (Pemungutan Suara Susulan) dan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) setelah Papua Tengah sehingga menjadi atensi Bawaslu,” jelasnya.

Dalam pengawasan itu, Lolly didampingi oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulawesi Selatan Saiful Jihad serta Tim Gakkumdu Bawaslu Bone.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bone Alwi mengatakan, walaupun saat ini sedang ada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, namun PSU tersebut pada dua TPS tidak luput dan menjadi hal wajib untuk dilakukan Pengawasan.

Penyebab PSU di TPS 15 dan 16 di Kelurahan Bajoe, digelar karena disebabkan adanya pelanggaran pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb (tambahan) menyalurkan suaranya di TPS setempat.

Sebelumnya, Bawaslu Sulsel telah mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan PSU di 56 TPS pada di 19 kabupaten kota terkait dugaan perlanggaran serta memastikan tidak bermasalah setelah dilakukan PSU usai Pemilu 2024.

‘Rekomendasi ini sudah berdasarkan aturan yang jelas, karenanya kita pastikan tidak ada lagi kesalahan berulang seperti yang terjadi pada 14 Februari lalu,” kata Anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah di Makassar.

Ia menyebutkan pelaksanaan PSU di 19 TPS yakni 10 TPS di Kota Makassar, lima TPS di Kabupaten Wajo, empat TPS masing-masing di Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sinjai, Takalar dan Kota Palopo. Tiga TPS di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bone. Dua TPS di Kabupaten Gowa dan satu TPS di Kabupaten Barru serta satu TPS di Kota Parepare.