Jabatan Pj Sekprov Sulsel Segera Berakhir, Bahtiar Diminta Siapkan Opsi Definitif

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Jabatan Andi Muhammad Arsjad sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan berakhir pada akhir Februari 2024.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pemerintahan Unhas Prof Sukri Tamma mengatakan, posisi Sekprov dalam lingkup pemerintahan sangat strategis. Karena fungsinya sebagai pimpinan birokrasi.

Baca juga:

Bakal Ditutup! Ini Rekayasa Arus Lalu Lintas di Sekitar Pantai Losari Saat Upacara 17 Agustus

“Ini kan jabatan sangat strategis ya karena sekda itu, kan jabatan tertinggi di birokrasi itu sekda fungsinya juga koordinatif jadi tentu ini adalah posisi yang sangat urgen. Karena itu tentu untuk meletakkan orang mengganti orang tentu mendapat pengamatan yang luar biasa dan kehati-hatian,” ucap Prof Sukri, Jumat (23/2/2024).

Dia menegaskan, sebaiknya Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sebaiknya tak hanya menyiapkan opsi untuk mengganti status jabatan Pj. Tapi segera melakukan lelang jabatan untuk status Sekprov Sulsel definitif.

“Menurut saya memang dalam posisi seperti itu sebaiknya pak gubernur buka opsi definitif karena itu tadi posisinya sangat strategis walaupun secara kewenangan tidak jauh beda tapi kondisi krusial kan gonta ganti orang itu kan dalam sistem birokrasi sangat dimungkinkan tapi tetap beri pengaruh pada sistem kerja,” jelasnya.

“Kecuali ada hal atau pertimbangan yang luar biasa kemudian ada orang yang sangat diharapkan,” sambungnya.

Padahal kata dia, potensi pejabat yang kompeten cukup banyak yang bisa ditempatkan di posisi Sekprov melalui mekanisme dan prosedur untuk jabatan definitif.

“Secara administratif ada banyak yang memenuhi syarat tapi itu tadi ada hal yang sangat penting diharapkan kepala daerah tentu yang diharapkan yang cocok atau fix dengan kepala daerah,” tukasnya.

Menurutnya, menempatkan jabatan definitif itu juga menyangkut marwah pemerintahan. Supaya tidak menimbulkan perspektif ditengah masyarakat dan pemerintah pusat bahwa pejabat di Sulsel tidak memiliki kompetensi.

“Kalau dia tidak diganti-ganti dan Plt dan Pj terus itu kan bisa jadi dianggap bahwa yang lainnya tidak cukup pantas begitu. Padahal kan semua kepala OPD yang ada di eselon ini kan berpotensi untuk didorong,” paparnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Dalam Pasal 5, ayat 3, bahwa masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Sementara itu, Kepala BKD Sulsel Sukarniati Kondolele saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, hingga tenggat waktu naskah ini belum memberikan komentar. (B/Fadli)