Pertamina di Sulsel Bentuk Satgas Pengendalian dan Pemantauan BBM dan LPG Jelang Pemilu 2024

MAKASSAR, INIKATA.co.id – PT Pertamina Patra Niaga membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran BBM dan LPG jelang pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif. Satgas tersebut bahkan telah aktif sejak 5 Februari 2024.

Hal tersebut tersebut dilakukan untuk menjaga kehandalan sarfas dan ketersediaan stok BBM dan LPG untuk masyarakat.

Baca juga:

Danny Pomanto Siapkan Sanksi Tegas Oknum Satpol PP yang Menenggak Miras di Kantor Camat

“Ketahanan stok LPG di Sulawesi pada hari ini mencapai 8.315 Metrik Ton (MT) sementara rata-rata konsumsi harian masyarakat saat ini sebesar 1.758 MT per hari. Satgas yang kita bentuk itu hingga tanggal 18 Februari 2024, untuk menjaga ketersediaan jelan pemilu,” kata
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

“Kondisi stok masih aman, begitu pula dengan stok BBM saat ini misalnya Pertalite, berdasarkan data satgas stok BBM Pertalite sebanyak 89.581 KL dimana konsumsi rerata harian sebesar 7.377 KL,” sambungnya.

Lebih lanjut Fahrougi mengimbau masyarakat terkait aturan pembelian LPG 3 Kg yang sejak per 1 Januari 2024 sudah diwajibkan menggunakan KTP, tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024.

“Aturan penggunaan KTP ini bertujuan agar LPG bisa tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang berhak, dimana program ini disebut subsidi tepat LPG yang sosialisasinya sudah dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2023,” imbuhnya.

Saat ini sebanyak 30.664 pangkalan sudah bertransaksi pembelian LPG 3 Kg menggunakan KTP melalui website Merchant Apps My Pertamina dari target 31.435 pangkalan atau sebesar 97,55 persen. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program subsidi tepat LPG 3 Kg sangat tinggi.

Dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG dimomen Pemilu ini PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi bekerja sama dengan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, Dishub, BPH Migas, serta Pemerintah Daerah.

“Jika Masyarakat menemukan potensi penyalahgunaan KTP terkait pembelian LPG 3 Kg di pangkalan-pangkalan, masyarakat jangan segan untuk melaporkan ke Call Center 135. Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi mulai dari teguran, sanksi administrasi berupa pencabutan alokasi, hingga pemutusan hubungan usaha,” pungkasnya. (D/Fadli)