Danny Pomanto Bakal Sertifikatkan Lorong Wisata jadi Milik Pemkot

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah kota Makassar tengah gencar memburu aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan sejumlah aset seperti gedung Balaikota di Jalan Balaikota Makassar, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar (Diskominfo) dan TPA Antang agar sepenuhnya menjadi milik pemkot.

Baca juga:

Sebulan Berlalu, Pembangunan Sumur Bor di Makassar Hingga Kini Masih di Godok

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengungkapkan, selama ini gedung Balaikota adalah hibah dari pemerintah pusat sebab merupakan cagar budaya.

Untuk itu kata dia, pihaknya saat ini tengah mengurus administrasi untuk penerbitan sertifikat atas nama pemkot Makassar.

Begitupun dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Danny menyebut selama ini sertifikat kepemilikan TPA tidak pernah mendapat perhatian. Alhasil, beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan pengukuran di lahan TPA seluas 19,1 hektar.

Baca juga:

Pasar Butung Aset Pemkot Makassar, Bukan Warisan Keluarga

“Semua diukur (lahan TPA). Masalahnya tidak pernah diurus benar ini sekarang. Saya mau sebelum selesai, semua aset-aset pemerintah supaya betul-betul milik kita,” kata Danny, Kamis (1/2/24).

Danny mengungkapkan, selain aset berupa gedung, pemkot Makassar juga akan membuat sertifikat untuk seluruh lorong wisata yang telah dibangun oleh pemkot Makassar.

Lorong-lorong wisata, kata Danny harus menjadi terdata sebagai aset pemerintah kota Makassar.

“Lorong-lorong wisata kita akan sertifikatkan, kita akan kembalikan ke pemerintah kota,” ucap Danny.

Selain itu, aset pemerintah kota yang dikelola oleh pihak ketiga dengan skema kerjasama akan dikaji ulang.
Penggunaan ruang bawah tanah Lapangan Karebosi misalnya, pemkot Makassar mengkaji ulang pembagian deviden dengan PT Tosan sebab, aturan yang selama ini yang dipakai oleh PT Tosan adalah aturan tahun 2007-2008.

Pemkot menilai, jumlah retribusi dari PT. Tosan ke pemkot Makassar masih dianggap kecil.

“Kan 2007 PKS nya ditandatangani, ada amandemen 2008. Kondisi 2008 dengan sekarang jauh berbeda jadi perlu dilakukan telaah lagi,” kata Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar Andi Zulfitra Deanta, Kamis (1/2/24).

Zul sapaan akrab Zulfitrah menjelaskan, munculnya regulasi baru tahun 2021 turunan Undang-undang Cipta Kerja secara spesifik mengatur pemanfaatan ruang bawah tanah.

Untuk itu PT Tosan sebagai pihak ketiga pengelola ruang bawah tanah Karebosi diharap mampu menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku.

“Arahannya pak Sekda, posisi pemkot Makassar harus kuat dan manfaatnya kita rasakan. Tapi di sisi lain, pihak investor juga perlu kita jaga,” ucap Zul.

Zul menambahkan, kerja sama pemkot Makassar dengan PT. Tosan berlangsung selama 30 tahun. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, kerjasama tersebut berakhir di tahun 2037.

“Setelah tanda tangan itu sudah terhitung. Bukan setelah dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) diterbitkan dari BPN. Soal jangka waktu selama 30 tahun sampai tahun 2037 batasnya. Itu sudah ketentuan,” tutup Zul. (B/Mwr)