Hujan Bansos Jelang Pilpres, Siapa Diuntungkan?

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Jelang pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, masyarakat di Sulawesi Selatan (Sulsel) “hujan” bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Salah satunya oleh Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Dirinya akan menyalurkan beras sebanyak 147 ton per bulan yang akan dibagikan secara bertahap sejak Januari – Juni di Kabupaten Maros.

Baca juga:

Update Progres Coklit Hari ini, KPU Sulsel: Sudah 95,25 Persen

Kemudian, Penjabat Gubernur Sulsel juga menyalurkan bantuan ke masyarakat Kabupaten Takalar berupa beras 10 kilogram untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pengamat Politik Unhas Prof Sukri Tamma mengatakan, bantuan pangan ditengah pemilu dan lebih-lebih lagi menjelang pencoblosan ini sangat rawan dengan efek politik.

“Kalau ketika bantuan itu dipandang sebagai efek politik atau bahkan ada indikasi dimanfaatkan mungkin ada indikasinya, itu kepentingan-kepentingan tertentu,” jelas Prof Sukri, Rabu (31/1/2024).

Baca juga:

Soal Refocusing Anggaran Pemprov Sulsel, Bahtiar Baharuddin: Belain Rakyat Kecil atau Orang Besar?

Dia menuturkan, pemerintah harusnya sudah tahu dan dapat melihat kondisi di tahun politik. Sehingga dapat menyesuaikan dengan penyaluran bantuan pangan.

“Kalau Pemerintah berniat agar Bansos ini tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam keterkaitan kepentingan politik tertentu maka ada bagusnya dibagi setelah pencoblosan,” tukasnya.

Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh terkesan terlalu kaku dengan berdalih pada aturan, tapi harus melihat dinamika politik saat ini agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.

“Maka kemudian memang hal itu mesti dipertimbangkan kembali karena dalam melaksanakan pemerintahan itu para pemimpin pengambil kebijakan, tidak hanya secara kaku kemudian bergantung pada hukum,” bebernya.

Terlebih lagi kata dia, saat ini tidak ada kondisi dengan status darurat sehingga penyaluran bantuan pangan ini harus secepatnya dilakukan dan tidak bisa ditunda. “Apalagi pembagian bantuan ini kan tidak ada kondisi darurat dia harus bagi segera,” tandasnya.

“Artinya kalau kemudian meski regulasi dimungkinkan tapi mencegah potensi menghindari pihak tertentu dalam kerangka kepentingan politik maka ada baiknya penyaluran itu dipertimbangkan untuk mengindari potensi mudharat di masyarakat,” sambungnya.

Apalagi waktu pencoblosan hanya tinggal menghitung beberapa minggu kedepan. Supaya setelah itu tidak lagi menimbulkan ada indikasi kepentingan politik ditengah penyaluran bantuan.

“Kan tidak papa dibagi setelah pemilu, apalagi ini kan pemilu tinggal beberapa hari lagi. Sejauh ini menurut saya tidak ada kondisi yang darurat sekali bahwa dia harus kasi dekat-dekat ini,” tandasnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Unismuh Makassar, Sutardjo Tui mengatakan penyaluran bantuan boleh saja dilakukan jelang pencoblosan, asalkan penyampaian ke warga juga harus diperjelas bahwa itu bukan dari Jokowi.

“Tergantung dibawa ini (pemerintah daerah) apakah dia mau mengatakan bahwa bantuan itu bantuan Jokowi, nda boleh begitu kan tapi sepanjang bantuan itu dari pemerintah dari APBN, itu kan harus dikasi,” tegasnya.

Sepanjang tidak ada aturan yang melarang terkait penyaluran bantuan pangan selama pemilu, maka hal tersebut tidak dapat dipersoalkan. “Kecuali ada aturan yang melarang memberikan bantuan jelang pemilu baru tida boleh,” tukasnya.

Olehnya itu, ia berharap agar Pemerintah Daerah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bantuan tersebut dari pajak masyarakat.

“Yang penting adalah bantuan itu buka dari Jokowi, tapi dari APBN. Yang kedua bagaimana supaya pemerintah daerah dibawah mengatakan itu,” jelasnya.

“Kemudian ketiga masyarakat itu harus diedukasi bahwa ini bantuan bukan dari Jokowi dan tidak ada hubungan dengan pemilu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad mengungkapkan, seharusnya bantuan pangan ini sudah disalurkan, hanya saja masih terkendala dengan data jumlah calon (keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima.

“Sekarang sudah ada juknis (petunjuk teknis), tinggal menunggu verifikasi dan validasi datanya,” kata dia.

Untuk itu diharapkan agar pemerintah kabupaten/kota bisa segera merampungkan data yang dibutuhkan yang sampai saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi.

“Sudah ada kabupaten/kota yang memulai verifikasi dan validasi, kita berharap mudah-mudahan semua kabupaten/kota segera merampungkannya,” tambahnya.

Arsjad menuturkan, untuk program bantuan pangan tahun 2024 ini pengelolaan data tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Sosial, tapi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), sehingga belum diketahui adanya perubahan data dari tahun sebelumnya dengan data penerima tahun ini.

Dia memastikan ada sedikit perbedaan data, namun diakui tidak menjadi kendala yang berarti. Pada intinya, kata Arsjad, harus dipastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah, terutama untuk masyarakat miskin, bisa secepatnya disalurkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, jumlah KPM pada 2023 tahap pertama sebanyak 707.469 dengan beras kurang lebih 7 ton per bulan, sedangkan untuk tahap dua sebanyak 685.354 KPM dengan beras sekitar 6 ton per bulan.

Arsjad pun menjelaskan, Penjabat Gubernur Sulsel sudah mendorong program bantuan pangan yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi ini segera dilaksanakan.

Terkait penyaluran bantuan pangan kepada KPM, Pimpinan Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi mengatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait data para penerima manfaat yang saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi data.

“Januari belum tersalur secara besar-besaran, masih tahap validasi dan verifikasi data yang belum selesai,” kata dia.

Diketahui, akhir-akhir ini kebijakan Presiden Jokowi dalam menyalurkan bantuan pangan disoroti berbagai kalangan karena dianggap menguntungkan Paslon Capres-cawapres tertentu. (B/Fadli)