Tolak Pajak Hiburan 75 Persen, PHRI Sulsel Usul Pemkot Makassar Terbitkan Perwali

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga, meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menerbitkan peraturan walikota terkait kenaikan pajak hiburan malam.

Anggiat menilai kenaikan pajak hiburan sebesar 40 – 70 persen, perlu ditinjau ulang sebab memberatkan pelaku usaha.

Baca juga:

Ingin Hadirkan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru di Sulsel, Pemprov Usulkan Pengembangan Bandara dan Pelabuhan di Bone

“Kami mendatangi beliau audiens meminta ada perwali untuk menguatkan nanti di lapangan agar jangan sampai nanti ada sebuah salah persepsi akan ada nanti oknum tertentu menggunakan pasal itu,” kata Anggiat di Kantor Balaikota Makassar, Rabu (25/1/24).

Selain itu, Anggiat meminta pemerintah merevisi ulang perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditelah ditetapkan DPRD belum lama ini.

Anggiat menyesalkan, penetapan perda beberapa waktu lalu tidak melibatkan pelaku industri hiburan, sehingga menurut Anggiat peraturan yang ditetapkan perlahan-lahan membunuh pelaku usaha.

Baca juga:

Rumahnya Didatangi Petugas Pajak, Soimah: Saya Merasa Diperlakukan Seperti Bajingan

“Kemarin saja 25% kita udah ngos- ngosan, logikanya begini, kita terima uang 100, pemerintah ambil 75, kita hanya dapat 15. 15 bagaiman mau dikelola itu, mau bayar gaji, mau bayar listriknya tidak mungkin. Idealnya itu sebenarnya 10%,” Anggiat memungkasi. (C/Mawar)