Etika Kepemimpinan Jokowi Disoroti Usai Sebut Presiden Boleh Kampanye dalam Pemilu

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) tentang bolehnya presiden berkampanye dan memihak calon tertentu dalam pemilu, menimbulkan ragam reaksi di berbagai kalangan.

Pengamat kepemiluan, Mappinawang Yusuf menilai sikap Presiden dengan menyebut dirinya boleh berkampanye dianggap tidak mendidik sebagai seorang kepala negara.

Baca juga:

WMP Dapat Dukungan Dari Tomas Polut

“Itu tidak mendidik dan itu Etika kepemimpinan itu tidak memberi contoh yang baik,” ucap Mappinawang, Rabu (24/1/2024).

Mirisnya lagi, sebelum itu Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada kepala daerah hingga menteri harus menjaga netralitas selama pemilu.

“Bagaimana dia melarang gubernur bupati camat. Kepala daerah itu kan pejabat politik juga, karena nda boleh dia memihak sementara Presiden boleh,” jelasnya.

Baca juga:

Ganjar Mudik Pakai Pesawat Keprisedenan Bareng Jokowi usai jadi Capres

Dia menegaskan, intervensi seorang kepala negara terhadap salah satu pasangan calon akan menimbulkan konflik kepentingan ditengah masyarakat.

“Jadi konflik kepentingannya itu, kalau orang bicara hukum kan masih samar-samar,” tandasnya.

Mappinawang mengatakan, belum ada dalam sejarah seorang Presiden mengkampanyekan anaknya yang juga ikut sebagai peserta pemilu.

“Sebenarnya lebih pada kepatutan karena saya lihat di Banyak negara itu belum ada Presiden Kampanyekan anaknya,” ungkapnya.

Meski Jokowi ini menyebut seorang Presiden boleh kampanye asalkan jangan menggunakan fasilitas negara. Tapi hal tersebut hampir mustahil terjadi karena jabatan seorang kepala negara sangat masif melekat pada jabatan politik.

“Secara kepatutan dia kampanyakan anaknya, itu kan disoroti disitu. Yang kedua mau tidak mau dia akan pakai fasilitas negara karena ada yang melekat dalam dirinya. Tidak pernah itu Presiden lepas dari pengawalan itu,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 boleh saja, dan dia juga tidak mempermasalahkan jika mereka memihak capres tertentu.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, boleh memihak,” kata Jokowi.

Sementara itu, Jokowi mengatakan juga, “Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” lanjutnya.

Presiden menegaskan hal tersebut ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Jokowi mengatakan bahwa Presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masa gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh.. Boleh. Menteri juga boleh,” ungkapnya.

“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh ya tidak,” lanjutnya. (C/Fadli)