MAKASSAR, INIKATA.co.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengakui bahwa realisasi anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel TA 2023 tidak berjalan optimal.
Ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Keuangan BKAD Sulsel Sakura. Meski tidak dijelaskan secara detail, tapi ia mengatakan hal tersebut karena adanya penghematan anggaran.
“Kemarin ini memang banyak yang tidak optimal karena penghematan, iye penghematan,” kata Sakura, Selasa (23/1/2024).
Meski realisasi APBD Sulsel TA 2023 belum sepenuhnya dirampungkan. Namun kata dia, secara umum pendapatan masih sekitar 93,82 persen, sedangkan belanja 93,54 persen dari total APBD.
Diketahui, APBD Sulsel TA 2023 memiliki target pendapatan sebesar Rp10,13 triliun dan target belanja sebesar Rp10,116 triliun.
“Kalau totalnya itu kemarin pendapatan itu memang 93,82 persen, kalau belanja 93,54 persen. Tetapi komanya masih bergerak (realisasi anggaran), karena masih menginput,” sebutnya.
Menurut Sakura, realisasi angggaran di APBD Sulsel TA 2023 yang belum dirampungkan ini karena terkendala pada akses jaringan.
“Masih berupa, masih menginput orang seperti dana Bos masih belum tuntas. Bahkan saya sudah kasih waktu sampai tanggal 19 ternyata kewalahan, kemudian saat ini jaringan kurang bagus kita berharap sampai akhir bulan ini sudah bisa tuntas (penginputan serapan anggaran),” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Sulsel mengungkapkan target APBD tahun 2023 oleh pemerintah provinsi setempat tidak tercapai atau mengalami defisit sekitar Rp600 miliar dari target yang diproyeksikan.
Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis menyatakan target APBD tahun 2023 sekitar Rp10,1 triliun lebih, termasuk dalam postur anggaran itu sudah ada beban pengalihan pembahasan, sehingga terjadi defisit.
Menurut dia, dengan tidak tercapainya target pendapatan tersebut maka terjadi defisit kemudian menjadi beban utang dari masa pemerintahan sebelumnya. Selain itu, utang tersebut merupakan akumulasi carry over pada tahun lalu.
Padahal, kata dia, proyeksi APBD tahun 2023 telah dialokasikan untuk pendapatan sebesar Rp10,1 triliun lebih dan anggaran belanja Rp9,9 triliun lebih, namun tidak memenuhi target atau minus Rp600 miliar.
“Ke depan perencanaan belanja dikurangi, tetapi tidak mengurangi kualitas pelayanan masyarakat agar fiskal kita ke depan kembali sehat,” katanya.
Kata Januar, hal ini sudah diantisipasi oleh DPRD dan Pemprov Sulsel untuk APBD tahun 2024 dengan mendekatkan target pendapatan ke realisasi tahun 2023. Apapun program dan kegiatan yang telah termuat di Peraturan Daerah APBD 2024 mengikat secara hukum.
“Jadi, apabila sudah dilaksanakan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Tahun ini kita sudah ditetapkan pos belanja sebesar Rp10,028 triliun,” tukasnya. (B/Fadli)