BKAD Sulsel Buka Suara Soal Pembayaran Utang Ratusan Miliar di BMBK

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan (Sulsel) buka suara terkait utang di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebesar Rp281 miliar yang belum dibayarkan.

Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Keuangan BKAD Sulsel Sakura menyampaikan bahwa utang tersebut merupakan kewajiban. Sehingga, tentu akan dibayarkan.

Baca juga:

Pj Gubernur Bahtiar Harap GTRA di Sulsel Jadi Percontohan Nasional

“Tentu semua yang namanya utang itu harus wajib diselesaikan. Itu kewajiban wajib diselesaikan,” ucap Sakura saat ditemui di halaman Kantor Gubernur Sulsel, Senin (22/1/2024).

Kendati begitu, Sakura mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembayaran setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaannya.

“Dan untuk menentukan yang namanya utang itu nanti setelah hasil pemeriksaan BPK. Tetapi ini kan nanti dipastikan setelah diperiksa oleh BPK,” terangnya.

Baca juga:

Realisasi Anggaran Pemprov Sulsel Baru Terserap 84 Persen

Sakura memastikan, kewajiban melunasi utang di Dinas BMBK akan segera dibayarkan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sulsel TA 2024.

“Inshaallah tahun ini 2024 (dibayarkan) menggunakan APBD 2024,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua komisi D Andi Rahmatika Dewi atau yang biasa disapa Cicu menjelaskan kegiatan tersebut belum dilunasi di tahun sebelumnya sehingga harus menyeberang di tahun 2024 ini. Dia mencontohkan di Dinas BMBK pengerjaan jalan dan jembatan.

“Dinas Bina Marga Rp281 Miliar. Ini utang mulai tahun 2022 menyeberang sampai tahun ini terus. Utangnya jalan dan jembatan di Bina Marga. Kalau PSDA dan Cipta Karya ini irigasi dan bangunan. Beberapa belum terbayarkan,” kata Cicu.

Bahkan, Cicu mengungkapkan bahwa beberapa OPD lainnya juga masih memiliki utang namun yang terbesar ada pada Dinas BMBK. Dirinya pun meminta Pemprov segera melunasi utang tersebut karena jika tidak dilakukan pembayaran maka akan berdampak pada banyak pengusaha.

“Kami meminta kepada pihak pemprov untuk segera melunasi karena itu haknya mereka. Ini bagian support kita kepada masyarakat. Jangan sampai orang yang sudah menyelesaikan pekerjaannya tidak dibayarkan,” tegasnya.

Lanjutnya, dia juga meminta Pemprov untuk menyelesaikan utang terlebih dahulu sebelum mengerjakan proyek lainnya pada tahun 2024 karena menurutnya tidak elok berbicara program tahun 2024 tapi masih punya utang belum di bayarkan.

“Selama inikan kita paksa mereka (pengusaha) selesaikan pekerjaannya jadi sudah seharusnya kita bantu agar pemprov segera menyelesaikan utang dan kata pemprov Sulsel berkomitmen untuk membayar utang secara bertahap tahun 2024 Sekaligus juga menunggu review inspektorat. Kan pembayaran utang ini harus ada inspektorat, BPK, dan lain-lain,” jelasnya. (B/Fadli)