Kejari Bone Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Rehabilitasi Daerah Irigasi TA 2020

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone menetapkan empat orang laki-laki berinisial HM, OOA, AD dan AA sebagai tersangka dalam kasus penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Waru-waru Kabupaten Bone, Tahun Anggaran 2020.

Dimana tersangka HM merupakan Direktur PT. JASB selaku Penyedia Jasa, tersangka OOA selaku Peminjam Perusahaan dan Pelaksana Pekerjaan, tersangka AD selaku Perantara Peminjam Perusahaan dan Pelaksana Pekerjaan, sedangkan tersangka AA selaku KPA/PPK.

Baca juga:

Firli Bahuri Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Polisi: Tiba Pukul 08.30 Wib

“Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Kejari Bone memeriksa sebanyak 9 orang saksi, kemudian mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan dan ditemukan bukti yang cukup,” ucap Kepala Seksi Intelijen, Andi Hairil Akhmad dalam keterangannya yang diperoleh Inikata.co.id, Kamis (18/1/2024).

Pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Waru-waru di Kabupaten Bone Tahun 2020 ini kata dia dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.220.772.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan.

“Pada pelaksanaannya ditemukan beberapa indikasi perbuatan melawan hukum dimana tersangka inisial OOA meminjam perusahaan kepada tersangka HM melalui tersangka AD dan menjanjikan imbalan sejumlah fee,” bebernya.

Baca juga:

Kejari Selidiki Pembangunan Irigasi di Kabupaten Pangkep, Kuat Dugaan Ada Penyalahgunaan Dana

“Dimana tersangka AD tersebut menerima fee sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari tersangka OOA atas usahanya
merekayasa serta menggunakan dokumen yang tidak valid untuk dokumen penawaran PT. JASB,” sambungnya.

Adapun tersangka OOA dan HM tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan nilai pembayaran yang diterima sehingga timbul selisih, akibatnya pekerjaan peningkatan DI Waru-waru I Kabupaten Bone
dihentikan.

Sedangkan tersangka AA selaku PPK tidak meminta kepada tersangka HM untuk melakukan adendum kontrak meskipun mengetahui personil manajerial bekerja tidak sesuai kontrak.

“Bahwa pada pekerjaan tersebut Tim Penyidik Kejari Bone mendapatkan kerugian negara sebesar Rp.3.085.364.197,51 (Tiga Miliar Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Lima Puluh Satu Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI,” tandasnya.

Dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Waru-waru I di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020, terhadap Tersangka HM, OOA, AD dan AA disangkakan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dimana diancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Bahwa tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain dalam penanganan perkara ini.

Selain 4 tersangka tersebut, tim penyidik akan melihat perkembangan fakta-fakta yang akan terungkap dalam penyidikan kedepannya maupun persidangan nantinya.

“Bahwa penetapan para tersangka tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Kejaksaan Negeri Bone dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone,” pungkasnya. (C/Fadli)