Kesaksian Eks Karo Kesra Sulsel Soal Dana Hibah untuk 231 Rumah Ibadah

MAKASSAR, INIKTA.co.id – Dana hibah Pemprov Sulsel melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) baru-baru ini menuai sorotan. Pasalnya, dari penerima dana hibah itu belum semuanya memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Diketahui, dari total dana hibah sebanyak Rp14 miliar untuk 231 rumah ibadah pada tahun 2022 itu. Ternyata baru 61 persen yang masukan laporan dan tersisa Rp7,94 miliar yang belum.

Baca juga:

Semarakkan Malam Idul Fitri 1445 H, Pemkot Bakal Gelar Festival Pawai Obor

Berdasarkan kesaksian Iqbal Andi Nadjamuddin selakau Eks Kepala Biro (Karo) Kesra yang memberikan dana hibah dimasa kepemimpinannya, itu awalnya sebelum angggaran tersebut diserahkan, sudah ada pakta integritas diantaranya bersedia menyampaikan LPJ.

“Terkait dengan pengelolaan dana hibah itu kan memang ada mekanismenya sesuai dengan peraturan gubernur. Bahkan sebelum penerimaan hibah ada berkas-berkas yang harus penerima hibah itu lengkapi termasuk pakta integritas, hasil audit, pengolahannya bahkan laporan juga kita sudah sampaikan semua,” jelas Iqbal, Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, sesuai dengan perintah aturan penerima dana hibah ini wajib menyampaikan laporannya.

Baca juga:

ACC Sebut KAP Tak Punya Wewenang Audit Dugaan Penyelewengan Dana Hibah KONI

“Dan aturannya memang mereka harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan yang ada di proposal RAB,” terjangnya.

Bahkan dirinya sudah pernah melayangkan surat kepada penerima hibah untuk segera menyampaikan LPJ ke pemerintah. Sebagai bentuk tanggungjawab realisasi anggaran.

“Laporan itu waktu saya menjabat, saya minta disurati jadi kemarin pengelola saya minta teman-teman di Kesra saya minta disurati semua yang menerima hibah yang pada saat akhir tahun,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Biro Kesra Provinsi Sulsel buka suara terkait dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan atas penyimpangan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah Tahun 2022.

Kepala Biro Kesra Sulsel Erwin Sodding mengatakan, membenarkan masih ada dana hibah yang belum menyampaikan LPJ dana hibah. Hanya saja, dari Rp14 miliar itu masih tersisa Rp7,94 miliar belum melapor.

“Jadi nilai Rp14 miliar itu tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya sudah ada sebagian dari Rp14 miliar dana hibah yang dikeluarkan dari tahun 2022 sebenarnya tersisa ada Rp7,94 miliar yang belum melaporkan,” kata Erwin.

“Sampai saat ini tersisa Rp7,94 miliar yang belum ada LPJ. Jadi dari presentasi itu sudah 61 persen yang sudah memasukan,” sambungnya.

Erwin menjelaskan, berdasarkan ketentuan memang harus ada LPJ yang disampaikan oleh penerima dana hibah ke Pemprov Sulsel sebagai laporan ke BPK.

“Jadi terkait dengan temuan BPK ini sebenarnya dalam peraturan itu penerima hibah wajib melaporkan melalui laporan pertanggungjawaban dana hibah yang sudah diserahkan ke mereka secara tertulis disampaikan ke Biro Kesra,” jelasnya.

“Ternyata dalam perjalanannya penerima hibah tahun 2022 dan 2023 melaporkan semua menyampaikan semua laporan pertanggungjawaban itu masih ada beberapa yang belum menyampaikan,” lanjut dia.

Menurutnya, temuan BPK soal LPJ dana hibah yang dianggap menyimpang ini hanya persoalan administrasi. Pihaknya pun sudah menyurat ke penerima hibah untuk segera memberikan laporan.

“Yang sisanya ini yang kami sudah surati semua kepada penerima hibah untuk segera menyampaikan. Masalah administrasi sebenarnya, Mislanya begini ku kasi Ki uang Rp10 juta ini belanjakan uang mana kuitansinya semua, itu yang dikejar,” tandasnya. (B/Fadli)