Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas, Pegiat Anti Korupsi Ramai-ramai Dorong JPU Kasasi

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Tiga mantan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Tipikor Makassar. Hal ini memantik Pegiat Anti Korupsi. Bahkan mereka ramai-ramai menyoroti kasus tersebut.

Wakil Ketua Badan Pekerja ACC Sulsel, Hamka mengatakan pihaknya mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan kasasi atas kasus mantan Direksi PDAM tersebut.

Baca juga:

Buronan Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat di Papua Barat Ditangkap di Makassar

“Pada dasarnya kami menghormati setiap putusan hakim, namun kami mendukung upaya kejaksaan untuk melakukan upaya Kasasi atas putusan bebas terdakwa Tiga mantan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar divonis bebas,” Jumat (12/1/2024).

Selain itu kata dia, pihaknya juga akan meminta kepada Komisi Yudisial agar ikut melakukan pemantauan jika kasus ini berlanjut di tingkat kasasi.

“Kami juga meminta komisi yudisial untuk melakukan pemantauan kasus ini ditingkat kasasi nantinya,” bebernya.

Baca juga:

Terbukti Bersalah, Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Senada disampaikan Pegiat Anti Korupsi lainnya, Djusman AR turut mempertanyakan keputusan Hakim PN Tipikor Makassar yang seolah-olah tidak sejalan dengan prinsip pemberantas korupsi.

“Dengan tidak bermaksud tidak menghargai keputusan majelis ya, tetapi tentu bukan hal yang salah juga kami pegiat anti korupsi mempertanyakan itu. Sekarang kan timbul tanda tanya kok bisa bebas ya, padahal sudah divonis bersalah kan dan juga jelas keterkaitannya,” kata Djusman, Jumat (12/1/2024).

Menurutnya, mantan Pimpinan PDAM ini jelas-jelas mengembalikan uangnya. Artinya disitu sudah dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi.

“Artinya yang kami lihat sebenarnya di ruang publik pembuktiannya kan JPU menggunakan salah satu junto-nya kan pasal 55 juga jelas keterkaitannya dan peran para terdakwa berdasarkan alat bukti jelas bahkan terdakwa yang lain kan terbukti sehingga divonis bersalah kan,” jelasnya.

“Kok kesannya antara hakim tidak satu keyakinan sementara yang kita ketahui juga yang divonis bebas ini kan telah melakukan pengembalian, artinya kan pengembalian kerugian jelas pengakuannya atas penyalahgunaan anggaran,” sambungnya.

Dia mendorong agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan upaya kasasi atas kasus korupsi di PDAM tersebut. Karena ada pembuktian sebelumnya yang sudah jelas mengarah pada kasus korupsi.

“Makanya jadi tanda tanya apakah pengajukan JPU lemah atau kah majelis hakim kurang tegas dalam pemberantasan korupsi. Saya dengan tegas meminta JPU untuk lakukan upaya kasasi kan waktu itu dua minggu. Artinya dalam hal ini kami support JPU untuk melakukan upaya hukum,” terangnya.

“Karena jadi tanda tanya besar memang, makanya saya bilang itu tadi apakah JPU yang lemah atau majelis yang kurang tegas dalam gerakan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Johnicol Richard Frans Sine Hakim PN Tipikor Makassar menyebut ketiga terdakwa yang divonis bebas tersebut yakni mantan Dirut PDAM Makassar 2018 Hamzah Ahmad, Plt Direktur Keuangan 2019 Tiro Paranoa, dan Direktur Keuangan 2020 Asdar Ali.

“Penuntut umum diberikan waktu dua pekan untuk pikir-pikir apakah ingin mengajukan upaya hukum kasasi atau tidak. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada upaya hukum maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap,” kata Johnicol saat membacakan amar putusannya di ruang sidang Harifin A Tumpa.

Menanggapi hal itu, Kasipenkum Kejati Sulsel Soetarmi mengatakan jika pihaknya akan melakukan kasasi.

“Terhadap penjatuhan putusan bebas kepada terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum akan menempuh upaya hukum kasasi untuk menguji putusan tersebut dan meminta kepada majelis kasasi agar membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri, serta menyatakan agar perbuatan terdakwa terbukti sesuai tuntutan penuntut umum,” ujar Soetarmi kepada awak media.

Soetarmi mengaku jika pihak menempuh kasasi sebagai upaya pemberantasan korupsi.

“Penyidik Kejati Sulsel telah menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, penuntut umum juga konsisten menuntut maksimal pemidanaan dan upaya penyelamatan kerugian negara,” tuturnya.

Untuk diketahui pada persidangan sebelumya terdakwa Hamzah Ahmad dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tujuh tahun enam bulan dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan uang pengganti Rp4,049 miliar bersama Tiro. Bersama Asdar Ali Rp3,8 miliar subsider tiga tahun sembilan bulan. Sehingga jika tidak bayarkan maka digantikan pidana penjara tiga tahun sembilan bulan.

Terdakwa Asdar Ali dituntut pidana penjara selama enam tahun dan enam bulan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Serta uang pengganti bersama Hamzah Ahmad Rp3,803 miliar subsider tiga tahun tiga bulan penjara.

Sedangkan terdakwa Tiro Paranoan enam tahun dan enam bulan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Uang Pengganti bersama Hamzah Ahmad Rp4,049 miliar subsider tiga tahun tiga bulan. (B/Fadli)