Mantan Ketua TGUPP Pemprov Sulsel Sebut Kebijakan NJDM Sesuai Prosedur, Pakar Hukum Tata Negara Singgung Rekomendasi BKN

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Mantan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sulsel, Prof Murtir Jeddawi, menilai bahwa kebijakan nonjob/demosi/mutasi (NJDM) terhadap ratusan ASN di lingkup Pemprov Sulsel di penghujung masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) sudah sesuai prosedur.

Penilaian Prof Murtir itu pun menuai sorotan dari Pengamat Pemerintahan yang juga Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar.

Baca juga:

BKN RI Tegaskan Nonjob Terhadap Ratusan ASN Pemprov Sulsel Tak Sesuai Prosedur

“Pertanyaan dasarnya, kalau memang sesuai prosedur, kenapa mesti ada rekomendasi dari BKN RI (untuk kembali ASN NJDM ke jabatan semula),” kata Prof Aminuddin, Selasa (9/1/2024).

Menurut Prof Aminuddin, jika mekanisme dan prosedur kebijakan NJDM itu sudah sesuai dengan aturan, tidak mungkin lembaga kepegawaian tertinggi sampai mengeluarkan rekomendasi untuk pegembalian sejumlah pejabat yang terkena kebijakan NJDM tersebut ke jabatan semula.

“Tidak mungkin ada rekomendasi BKN kalau sudah sesuai dengan prosedur,” ujarnya.

Baca juga:

Besok, Ombudsman Gelar Rapat Terbatas dengan BKD Sulsel Terkait Nasib ASN yang Dinonjobkan

Sementara, Prof Murtir Jeddawi yang coba dikonfirmasi terkait rekomendasi BKN RI itu, hingga tenggat berita ini belum memberikan jawaban.

Sekadar diketahui, BKN RI telah merekomendasikan untuk mengembalikan jabatan sejumlah ASN yang dinonjobkan beberapa waktu lalu tersebut, karena dianggap tidak sesuai prosedur dan regulasi.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) I BKN RI, Respanti Yuwono, mengatakan bahwa dalam rekomendasi yang diterbitkan BKN RI itu, Pemprov Sulsel diminta mengembalikan jabatan ASN yang dinonjobkan dan merasa dirugikan, ke posisi semula.

Rekomendasi itu, kata dia, dikeluarkan berdasarkan proses validasi yang telah dilakukan BKN.

Ia menyebut, ASN yang dinonjobkan itu tidak melalui tahapan disiplin dan kinerja. Akibatnya, kebijakan tak sesuai prosedur dan aturan.

“Nonjob nya tidak sesuai prosedur disiplin maupun kinerja. Syarat jabatan penggantinya juga tidak sesuai ketentuan perundangan,” katanya.

Dia menjelaskan, mekanisme pengembalian jabatan para pejabat yang telah di-NJDM-kan tak sesuai prosedur itu nanti akan dilakukan dengan cara pengukuhan kembali.

“Karena pembatalan keputusan, biasanya bentuknya adalah pengukuhan (kembali) jika ke jabatan sebelumnya. Atau pelantikan jika ke jabatan lain yang setara. Pihak Pemprov Sulsel yang menerbitkan keputusan tersebut,” jelasnya. (B/Fadli)