Diperiksa Terkait Kebijakan NJDM, Kepala BPSDM Sulsel: Database di BKD

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, Prof Muhammad Jufri dimintai keterangan oleh Ombudsman Perwakilan Sulsel. Hal ini terkait dengan sejumlah ASN yang menanggung kebijakan Nonjob/Demosi/Mutasi (NJDM).

Prof Jufri menyampaikan dirinya koperatif dan menghargai undangan Ombudsman Perwakilan Sulsel. Guna meminta keterangan terkait kebijakan ASN NJDM.

Baca juga:

Lantik Pengurus Majelis Pembimbing dan Pembina Pramuka, Fatmawati Rusdi Tekankan Peran Penting Pramuka

“Jad saya hari ini menyampaikan saya hadir menghormati panggilan dari institusi negara yang sangat luar biasa terkait informasi menyangkut BPSDM,” kata Prof Jufri usai dimintai keterangan di Kantor Ombudsman Perwakilan Sulsel, Jumat (5/1/2024).

Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah pertanyaan yang dilayangkan Ombudsman Perwakilan Sulsel, diantaranya terkait dengan tahapan pelantikan.

Prof Jufri pun mengaku bahwa dirinya sudah memberikan keterangan terkait tahapan pelantikan ini, BPSDM hanya punya kewenangan menerima data-data pelantikan setelah database diserahkan kembali ke BKD Sulsel.

Baca juga:

Bawaslu Sulsel Sebut ASN Boleh Ikut Kampanye, Tapi Tidak Boleh Berkampanye

“Sedikit saja (pertanyaannya), cuman apa tugas pokok di BPSDM jadi saya jelaskan kami itu hanya menyusun perencanaan dan menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi,” jelasnya.

“Kedua itu bagaimana hubungan kerjasama saya dengan BKD. Itu menyerahkan kepada kami nama-nama yang harus dilantik, setelah itu kami lantik sesuai ketentuan yang ada lalu kami kembalikan lagi untuk jadi data base di BKD,” sambungnya.

Nasib ASN yang menanggung kebijakan NJDM ini kata dia, yang lebih bertanggungjawab kewenangannya berada di BKD Sulsel.

“Jadi tidak masuk di ranah yang dibicarakan karena ini ranahnya BKD, kalau saya itu hanya men-diklat orang menjadi pimpinan,” tukasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tugas dan fungsi BPSDM Sulsel lebih pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Karena OPD-nya tidak digabungkan dengan BKD.

“Jadi saya sudah jelaskan bahwa BPSDM itu salah satu yang ditugaskan ke kami itu hanya melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan ASN para pegawai,” tukasnya.

Diketahui, Kamis (4/1/2024) kemarin, Kepala BKD Sulsel, Sukarniati Kondolele dimintai juga keterangan terkait ASN yang mendapat kebijakan NJDM. (C/Fadli)