Dugaan Maladaministrasi Menguat Saat ASN Dinonjobkan, Ombudsman Sulsel: Itu yang Disampaikan Kepala BKD

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Plh Ombudsman Perwakilan Sulsel, Hasrul Eka Putra memberikan bocoran hasil pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sulsel. Menurutnya, ada indikasi pelanggaran maladministrasi dalam kebijakan NJDM.

“Betul sekali (menguat Maladministrasi). Itu yang disampaikan Kepala BKD tadi menguatkan dugaan yang disampaikan oleh para pelapor. Maupun oleh 12 OPD yang sudah kami mintai keterangan sebelumnya,” kata Hasrul kepada awak media, Kamis (4/1/2024).

Baca juga:

Launching Program Sedekah Pohon, Bahtiar Bakal Bagikan 50 Ribu Bibit Pohon di Bone

Hasrul mengungkapkan ada kaitannya dengan keterangan pelapor dalam hal ini ASN NJDM. Kemudian sejalan dengan rekomendasi BKN yang beberapa waktu lalu telah meminta agar nasib ASN ini dikembalikan ke jabatan semula.

“Jadi ada data atau keterangan yang sinkron dari pelapor, 12 OPD asal, kemudian rekomendasi BKN dan keterangan BKD,” bebernya.

Kendati begitu, ia mengatakan dari laporan NJDM ada yang mendapatkan kasus berbeda-beda. Hal itu kata dia belum dapat diumumkan ke publik karena saat ini proses pemeriksaan masih berjalan.

Baca juga:

Kepala BKPSDMD Kota Makassar buka Kegiatan Orientasi PPPK

“Bahwa memang semakin mengindikasikan bahwa terjadi mal administrasi dalam proses terjadi. Walaupun dalam kasus individual tidak bisa kami sampaikan karena beda-beda kondisinya,” tandasnya.

“Untuk hasil detail memang belum bisa kami sampaikan. Tapi intinya topik-topik yang kami bicarakan adalah, pertama, bagaimana tugas dan wewenang BKD dalam hal kepegawaian itu ingin kami pertegas lagi,” tambah dia. (C/Fadli)