Buntut Nonjob Ratusan ASN, Dewan Minta Pejabat BKD Sulsel Disanksi

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) minta pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus diberikan sanksi, buntut kebijakan Nonjob/Demosi/Mutasi (NJDM) ratusan ASN dimasa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS).

Ini disampaikan anggota Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Arfandy Idris. Menurutnya, pejabat di BKD Sulsel tidak menjalankan tugasnya secara profesional jadi harus diberikan sanksi.

Baca juga:

Danny Ingatkan ASN Tidak Mudik Lebaran Menggunakan Randis

“Dia (BKD Sulsel) tidak profesional, harus diberi sanksi, pokoknya semua yang berkaitan dengan proses mutasi itu harus disanksi,” Arfandy, Selasa (2/1/2024).

Arfandy menegaskan agar pejabat yang terlibat hingga ASN jadi korban NJDM harus diberikan sanksi. Ini sebagai konsekuensi karena tidak menaati aturan kepegawaian.

“Semua pelaksana-pelaksana itu harus dia diberikan sanksi karena teledor dan menyalahi aturan,” terangnya..

Baca juga:

Advokad Senior Farid Mamma Dukung ASN Nonjob Pemprov Sulsel Mengadu Ke Presiden

Dia mendorong agar Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengawasan internal pemerintahan dapat melakukan pemeriksaan pejabat BKD Sulsel.

“Inspektorat harus turun melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (pejabat BKD Sulsel). Kan pemberian sanksi itu melalui inspektorat sebagai pengawas kepegawaian,” tukasnya.

Menurutnya, semua laporan sebelum ASN menjadi korban NJDM harusnya ada laporan pelanggaran disiplin dan kinerja. Artinya tidak mungkin jika dikeluarkan sewenang-wenang.

“Semua yang dimutasi dianggap ada masalah kan ada inspektorat periksa, proseduralnya salah, inspektorat punya catatan itu. Karena proses ini semua hasil pemeriksaan Inspektorat,” katanya.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa kebijakan NJDM terhadap ratusan ASN ini tidak bisa dilepaskan dengan indikasi kepentingan gubernur sebelumnya.

“Hukuman disiplinnya dari inspektorat, cuman gayung bersambut Inspektorat dan BKD Sulsel ini semua dimotori gubernur tentu dia takut,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Sulsel Marwan Mansyur saat dikonfirmasi untuk melakukan pemeriksaan pejabat BKD Sulsel, hingga tenggat berita ini belum memberikan jawaban.

Juru Bicara (Jubir) ASN yang dinonjobkan, Aruddini menyebut ikut menyoroti dalang dibalik kebijakan nonjob. Selain berjuang mengembalikan jabatan semula, ia juga mendesak agar otak intelektual adanya praktik nonjob diusut secara tuntas.

“Supaya publik mengetahui kami akan bekerja karena ini proses dua tahun ada dua Kabid mutasi dan promosi BKD sehingga kedua-duanya harus bertanggungjawab setimpal kenapa mesti kami minta tanggungjawab,” tegasnya.

“Karena kami tidak bisa diberikan bukti oleh pihak BKD berupa telaah staf ataukah nota dinas bahwa kami melakukan satu pelanggaran disiplin sehingga tuntutan kami ini harus dibuka, siapa yang paling tanggungjawab dan siapa yang melakukan ini daftar dosa itu harus kita buka,” sambungnya.

Menurutnya, jika keterangan alasan mereka di nonjob tidak dibuktikan, maka nama kepala daerah saat itu yakni Andi Sudirman Sulaiman (ASS) dianggap paling bersalah dan bertanggungjawab.

“Ketika kita tidak membuka ini sejernih-jernihnya ini memberi kesan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang bersalah. Tetapi ketika kita bisa buktikan itu akan terbukti masyarakat akan menilai,” tukasnya.

Aruddini mengatakan bahwa seorang ASN apalagi menempati posisi strategis harus profesional menjalankan tugasnya. Meski arahan pimpinan itu menyimpang.

“Pimpinan itu punya pembantu ketika pembantu ini tidak profesional, maka risiko nya Pimpinan tertinggi akan menanggung, kasihan pimpinan tinggi menanggung akibat staf yang tidak profesional,” pungkasnya. (B/Fadli)