Pejabat ES yang Jadi Sorotan ASN Nonjob Pemprov Sulsel Pernah Dilaporkan Kasus Dugaan Pemalsuan

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Salah satu pejabat lingkup Pemprov Sulsel berinisial ES menjadi sorotan para ASN yang dinonjobkan dimasa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS).

Ternyata ES ini sebelumnya pernah dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel nonaktif, Abdul Hayat Gani.

Baca juga:

Pembalap Asal Kolaka dan Bali Sabet Hadiah Utama di Bhayangkara Off Road Latammamala 2023

“Benar pejabat ES pernah kami lapor ke Polrestabes Makassar. Itu terkait dugaan Pemalsuan tanda tangan,” kata Kuasa Hukum Abdul Hayat Gani, Syaiful Syahrir, Jumat (29/12/2023).

Syaiful Syahrir menambahkan bahwa laporan itu dilayangkan pada tanggal 16 Januari 2023 lalu.

Laporan itu perihal undangan pengambilan sumpah janji dan pengukuhan/ pelantikan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Baca juga:

113 ASN NJDM Pemprov Sulsel Ngaku Tidak Pernah Tanda Tangani Berita Acara Pelanggaran

Terpisah, Jubir ASN Nonjob Aruddini mengatakan sorotannya terhadap dugaan keterlibatan ES dalam kebijakan nonjob ini ada dasarnya. Ditambah lagi informasi yang diterima pernah dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan.

“Bukan saya tidak beralasan menduga inisilal ES turut berkontribusi terhadap sejumlah ASN berdampak nonjob, demosi, mutasi. Pertama saya menduga adanya liputan media diduga pemalsuan tanda tangan pejabat tinggi nonaktif (Abdul Hayat Gani) sebelum kami di nonjobkan, demosi mutasi yang tidak sesuai NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria),” jelasnya.

Dengan begitu, ia mengatakan pejabat ES diduga kuat membuat laporan palsu terkait kinerja sejumlah ASN sehingga dijadikan sebagai dasar nonjob.

“Sehingga di pikiran kami bahwa inisial ES terindikasi berkontribusi terhadap proses pemberian hukuman berat kepada kami berupa sanksi pemberhentian jabatan dari jabatan tidak dengan pembuktian perbuatan hukum atau kami pun dibuatkan pembuktian fakta hukum yang boleh jadi palsu juga,” terangnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah mendatangi kantor BKD Sulsel untuk meminta keterangan dasar lahirnya nonjob, tapi tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Sehingga dengan kejadian kemarin mendatangi BKD minta pembuktian perbuatan hukum yang kami jalani, tetapi tidak dapat diperlihatkan,” imbuhnya.

“Sementara dalam proses hukuman pasal pelanggaran mestinya kami tanda tangan dalam sebuah berita acara format hukum,” pungkasnya. (B/Fadli)