Soal Anjal-Gepeng hingga ODGJ Berkeliaran, Kadinsos Makassar Terkesan Abaikan Program Walikota

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kota Makassar disorot dari berbagai kalangan. Pasalnya, program Wali Kota Makassar Moh Ramadan Danny Pomanto terkait meminimalisir anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal-gepeng) hingga ODGJ terkesan diabaikan.

Sejumlah anjal-gepeng masih terpantau berkeliaran di titik-titik lampu merah hingga rumah makan dan warung kopi. Begitu pun dengan ODGJ yang masih sering berlalu-lalang.

Baca juga:

RT-RW Kelurahan Tamalanrea Ikuti Pelatihan MC 

Pengamat pemerintahan Unhas, Sukri Tamma mengatakan kebijakan yang dilaksanakan Dinsos Makassar harus komprehensif, agar pola kerja dapat dilakukan dengan maksimal.

“Bahwa upaya untuk melakukan sesuatu itu juga harus memperhatikan kondisi-kondisi yang lain misalnya rumah sosial untuk menampung ODGJ atau mereka-mereka yang dibutuhkan, ini kan kemudian tidak sekedar ditampung tapi kemudian pastikan untuk proses membina mereka itu baik kemudian lingkungan sekitarnya tidak terganggunya,” jelas Sukri, Senin (18/12).

Dia mengatakan, Dinsos Makassar harusnya dapat memastikan kondisi masyarakat di lapangan. Mereka merasa terganggu atau tidak. Ini harus mendapat atensi serius dari Wali Kota Makassar.

Baca juga:

Keberadaan Anjal dan Gepeng Kian Meresahkan, Pemkot Bakal Aktifkan Posko Terpadu

“Jangan sampai kemudian kebijakan yang dilakukan disisi lain mengganggu masyarakat. Dalam situasi ini wajar kalau dalam konteks penanganan Anjal-Gepeng dilakukan evaluasi, pak walikota jangan diam saja (terhadap bawahannya),” ujarnya.

Terlebih lagi kata dia, memastikan Anjal-Gepeng hingga ODGJ di Makassar tidak berkeliaran ini termasuk program Wali Kota Makassar yang sebelumnya dirumuskan dalam visi misi. Jadi harus ada kesamaan pemahaman bagi yang berada di dinas sosial.

“Kalau kemudian ini dievaluasi saya rasa ini tepat karena salah satu programnya pak walikota. Jadi kalau program-program yang berkaitan dengan visi misinya pak walikota tidak maksimal ya tentu saja harus dievaluasi,” tandasnya.

“Itu artinya memastikan apa yang lemah sekarang tidak terjadi lagi kedepannya, atau bisa dikembalikan di tahun depan jadi saya kira harus dilakukan evaluasi,” bebernya.

Peran Dinsos Makassar terhadap masalah tersebut juga kata dia harusnya lebih responsif. Jadi tidak menunggu nanti sudah viral atau laporan yang diterima berkali-kali lalu eksekusi.

“Itu saya maksud tentu dinsos itu harus responsif. Penanganan itu tidak hanya menangani ODGJ nya tapi penanganan itu tidak mengganggu masyarakat karena itu dia harus responsif,” tegasnya.

“Seharusnya memang dinsos responsif, kalau ODGJ ini aman kan tidak ada masalah. Nah pastikan dulu ke masyarakat agar tidak terganggu,” sambung dia.

Akademisi Unhas ini mendorong agar OPD yang dilakukan evaluasi ialah Dinsos Makassar. Hal ini karena masih banyaknya penanganan Anjal-Gepeng hingga ODGJ yang tidak sejalan dengan visi Walikota Makassar.

“Saya kira di akhir tahun semua OPD akan di evaluasi untuk pengembangan program kedepannya. Nah Dinsos menjadi salah satu bagian dari OPD yang harus dievaluasi. Harus memaksimalkan yang dapat menjalankan visi dan misi walikota Makassar untuk perbaikan kedepan,” ungkapnya.

Dia mendorong Wali Kota Makassar Moh Ramadan Danny Pomanto agar dapat mempertimbangkan opsi untuk menggantikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar dengan pejabat yang lebih akselerasi lagi untuk menjalankan visinya.

“Mungkin saja barangkali kalau (Kepala Dinsos Makassar) dianggap lambat dan kurang cepat (akselerasi) dalam penanganan itu. Itu ada alasannya kalau disengaja itu memang ada upaya pergantian,” tandasnya.

“Jadi harus dievaluasi, kalau misalnya ini dianggap kelemahan maka itu harus diperbaiki kalau memang tidak bisa diperbaiki maka kemudian bisa dicarikan (Kadis Dinsos Makassar) orang lain yang bisa melakukan lebih baik dari yang sekarang,” jelasnya.

“Jadi pak walikota bisa memilih apakah mempertahankan yang sekarang atau mencari orang yang dianggap menjalankan visi misinya,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Armin Paera mengatakan terkait laporan warga di sekitaran Masjid Raya, pihaknya sudah amankan dan ternyata bukan ODGJ.

“Sudah diambil tadi yang di sekitaran masjid Raya, bukan ODGJ tapi orang-orang terlantar,” ucap dia.

Sedangkan terkait Anjal-Gepeng, dia mengklaim tidak ada lagi yang berkeliaran khususnya di sekitaran Panakukang. Menurutnya, hanya daerah tersebut yang paling banyak lalu lalang.

“Dulunya itu (banyak) di seputaran Panakukang, Pengayoman, Boulevard tapi alhamdulillah tidak ada mi yang badut, manusia silver,” tandasnya.

Sementara keluhan warga terkait pengemis yang berkebutuhan khusus masih berkeliaran di lampu merah jalan Adiyaksa baru, ia mengatakan akan tindaklanjuti.

“Kalau yang di (Jalan Adiyaksa baru) itu penyakit kusta. Dia adalah orang yang tidak bisa mi diberdayakan tapi hari Jumat kita ada penjangkauan di jalan-jalan utama protokol, rumah ibadah biasanya,” tuturnya.

“Iye (nanti kita tindaklanjut) kita bertahap dulu,” pungkasnya. (B/Fadli)