26 OPD Pemprov Sulsel Diperiksa soal Ratusan Pejabat Dinonjobkan

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Sebanyak 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diperiksa Ombudsman Sulsel. Pemeriksaan ini buntut dari ratusan pejabat yang dinonjobkan dimasa kepemimpinan sebelum Pj Gubernur Sulsel.

Salah satu ASN yang dinonjobkan, Aruddini mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan Pimpinan OPD ini atas perintah Ombudsman Pusat ke Ombudsman Perwakilan Sulsel.

Baca juga:

Ungkap Alasan Pemerintah Revisi UU ASN, Mahfud MD: Kepala Daerah Angkat Timses dan Sanak Saudaranya Jadi Honorer

“Lembaga Ombudsman di Jakarta, sudah seminggu ini bergulir dan mendelegasikan kewenangan itu ke Ombudsman perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah seminggu ini bekerja memanggil beberapa orang kasus dan konfirmasi ke semua OPD, yang kami laporkan ada 26 OPD yang berkasus,” jelas Aruddini, Kamis (7/12/2023).

Aruddini mengungkapkan OPD yang paling bertanggungjawab atas ratusan pejabat yang dinonjobkan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mereka dipanggil untuk berikan keterangan.

“Sehingga diminta diundang ke Ombudsman kepala OPD dan kepegawaian untuk klarifikasi,” jelasnya.

Baca juga:

Ombudsman Upayakan Perbaikan Status ASN Pemprov Sulsel yang Dinonjobkan

Dia menyebut, sudah ada beberapa pimpinan OPD diperiksa dan saat ini giliran Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperidag) Sulsel.

Baca juga:

5 Cara Merawat Gazebo Metal di Rumah

“Mungkin sudah gilirannya Kepala Dinas Perdagangan dan suratnya pun itu mulai dari dia terima kami punya laporan itu juga disampaikan kepada kami selaku pelapor secara tertulis baik proses pemeriksaannya semuanya terlapor kepada kami,” ungkapnya.

Menurutnya, laporan yang mereka adukkan ke Ombudsman ini telah mendapat respon positif dan diharapakan ini berjalan secara transparan serta sesuai aturan perundang-undangan.

“Saya kira apa yang dilakukan Ombudsman ini sangat profesional, sangat menghargai kami sehingga sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ke Ombudsman Jakarta, Ombudsman Sulsel,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar membenarkan pemeriksaan terhadap puluhan OPD Pemprov Sulsel terkait kasus pejabat dinonjobkan sementara berjalan.

“Dari berbagai OPD sementara diproses, tidak dirinci (jumlah OPD) tapi sudah dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Pemeriksaan sejumlah OPD ini kata dia, termasuk Kepala BKD Sulsel. Hanya saja belum dapat disampaikan hasil pemeriksaannya karena prosesnya masih dialkukan.

“Iye (pemeriksaan pimpinan OPD). BKD termasuk (karena) semua yang terkait. Cuman detailnya belum sampaikan karena kita masih proses pemeriksaan,” tukasnya.

Sementara Kepala BKD Sulsel, Sukarniati Kondolele saat dikonfirmasi belum menggubris hingga berita ini dimuat. (B/Fadli)