MAKASSAR, INIKATA.co.id – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilwalkot 2024, Jumat, (10/11/2023). Pemkot Makassar (Pemkot) mengalokasikan sekira Rp82,1 miliar untuk pilwalkot mendatang.
Dimana masing-masing, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar sebesar Rp64 miliar dan Rp18 miliar untuk Bawaslu Makassar.
Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan pihaknya sudah berpengalaman dalam pilkada dan sudah mengalami semua.
“Tugas saya ialah mempersiapkan pemilu damai di Makassar. Pilpres maupun pileg dan pilkada,” ucapnya.
Intinya, kata dia, selama tidak memihak dan berada di tengah maka insyaallah pemilu damai di Kota Makassar.
Apalagi, pihaknya juga memaksimalkan seluruh monitoring yang kian optimal pada Januari mendatang.
“Sistem monitor akan dibuat lebih baik lagi sehingga ini menjadi markas monitoring berjalan baik untuk pesta demokrasi di Makassar,” kata Danny usai acara.
“Monitoring digital seperti ini diharapkan jadi pionir di Indonesia. Saya harap Makassar jadi contoh dari semua sisi, mitigasi, monitoring,” sambungnya.
Dia juga berharap dengan momentum Hari Pahlawan menjadi momentum terbaik untuk mewujudkan pemilu damai.
Apalagi, lanjut dia, Kapolrestabes sudah bersilaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat termasuk dari partai ke partai dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
“Teman-teman sudah jalan ke bawah semua. Secara persiapan oke, tinggal doa dan dukungan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Makassar M Farid Wajdi mengatakan, Penandatangan NPHD merupakan tindak lanjut dari MOU berita acara tersebut.
“Jadi Kita sudah sepakat soal plafon anggarannya, kenapa penandatangan agak lama karena kita menyesuaikan ada beberapa kebijakan anggaran, dan ada beberapa yang kami benahi,” katanya.
Berdasarkan regulasi, penyerahan atau pencarian anggaran dilakukan 14 hari setelah penandatanganan NPHD. Alokasi yang diberikan 40 persen atau Rp25 miliar dari total anggaran yang ada.
“Rp25 M atau 40 persen dari anggaran akan kita terima di akhir tahun, selanjutnya termin kedua kita terima 6 bulan sebelum pemilihan,” ujarnya.
Untuk termin kedua, Kata Farid pihaknya akan terima pada bulan April 2024 nanti. “Kalau November hari H (pemilihan) berarti sekitar April kita harus terima termin kedua,” sambungnya.
Selain sumber anggaran dari Pemkot Makassar, KPU Makassar juga akan menerima sharing anggaran dari KPU Provinsi. Namun nilainya belum dipastikan.
“Kita tidak tahu nilainya berapa tapi paling tidak akan menambah secara akumulatif anggaran yang digunakan untuk Pemilu dan pilkada,” tutupnya. (B/Awal)
