MAKASSAR,INIKATA.co.id – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo tegas mendukung rencana Wali Kota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto dalam mengevaluasi pejabat RT+RW dilingkup pemerintahannya.
“Jadi, menyambung pernyataan, Wali Kota Makassar, terkait evaluasi kerja-kerja RT-RW, saya sependapat, setuju seribu persen atas pernyataan pak Wali,” katanya saat ditemui wartawan, Kamis (18/10/2023).
Ia menyebutkan, hal ini penting dilakukan mengingat intensif Pj RT-RW yang direncanakan akan dinaikkan dekat dekat ini.
“Memang dipandang perlu mengevaluasi kerja kerja RT RW di lapangan apalagi kalau ada keinginan untuk menaikkan intensifnya harus betul-betul RT RW yang punya kapasitas, kapabilitas atau tokoh di wilayah nya,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap dorongan ini sebagai langkah mendukung Danny Pomanto selain mengevaluasi RT RW yang dianggap memiliki banyak masalah.
“Ya kita berharap mendorong seperti itu jadi setuju sekali kita mendukung pak wali mengevaluasi pejabat RT RW apalagi namanya pejabat, apalagi banyak pejabat RT RW yang dianggap bermasalah di lapangan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengultimatum kepada seluruh Pj Rt-Rw dilingkup pemerintahannya agar tidak memasuki politik praktis terlalu vulgar. Jika kedapatan, Ia mengungkapkan bakal memberikan tindakan tegas dan mengevaluasi oknum terkait.
“Pokoknya yang berpolitik praktis terlalu vulgar kita pasti akan evaluasi, pasti,” katanya kepada wartawan, Senin (9/10/2023) lalu.
Pria yang karib disapa Danny Pomanto ini menyebut dirinya telah mendengar beberapa Caleg ingin masuk dan mengklaim wilayah tertentu. Dirinya menegaskan jika memang ada, bakal mengganti oknum terkait.
“Ada, beberapa saya dengar-dengar ada caleg-caleg mau masuk, sudah politis sekali. saya bilang tidak boleh sudah calegnya ini saya bilang tidak boleh ada yang mengklaim wilayah, ada laporan saya masuk beberapa partai sudah komplain, tidak kalau memang, kasi namanya saya gantiki,” tegasnya.
Ia juga untuk saat ini belum akan melantik Pj RT-RW terkait. Hal ini ia lakukan untuk menghindari adanya keributan di masyarakat, sehingga kemungkinan pelantikan nanti dilakukan setelah Pilkada mendatang.
“Inikan krusial sekali, kestabilan masyarakat disitu sebentar lagi ribut itu kemungkinan sekitar bulan dua baru bisa setelah pilkada,” pungkasnya (B/Awal)