MAKASSAR, INIKATA.co.id – Jabatan Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare telah berakhir, Selasa 31 Oktober 2023. Untuk sementara, pimpinan pemerintahan di Parepare diisi oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri, Akbar Ali, yang ditunjuk dan tekah dilantik sebagai Pj Walikota.
Taufan Pawe (TP) mengklaim, selama 10 tahun dirinya memimpin Parepare, nyaris tidak ada yang kurang.
“Saya sudah mengabdi 10 tahun nyaris tanpa cacat dan kekurangan,” kata TP usai menghadiri pelantikan Pj Wali Kota Parepare, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (31/10/2023).
“Saya juga bersyukur bahwa sosok penjabat ini adalah seorang birokrat tulen, kalau seorang birokrat tulen, tidak mungkin melakukan akrobat pemerintahan, pasti dia patuh pada aturan,” sambungnya.
Ia meyakini, Pj Wali Kota Parepare yang baru saja dilantik ini dapat memahami pola kerja pemerintahan. Baik dari program yang sudah berjalan, dan hal-hal lain yang masih perlu didorong.
“Saya berkeyakinan masyarakat Parepare pasti memahami segala kebijakan yang ada. Untuk penjabat, saya tentu berpikir normatif dan filosofi, bahwa penjabat itu kehadirannya untuk melanjutkan yang baik-baik dan yang kurang harus dilakukan pembenahan,” ujarnya.
“Saya yakin Penjabat Walikota yang ada saat ini sangat realistis melihat perjalanan, kebijakan saya selama 10 tahun,” tambahnya.
Ia berharap agar kinerja Pj Walikota terus mendapat pengawasan dari Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, khususnya untuk menjaga pelaksanaan pemilu berjalan kondusif.
“Tetapi saya ingin berharap penjabat gubernur itu tetap melakukan koordinasi dan asistensi kepada Pj Wali kota Pare-Pare agar supaya dalam tahun pemilu ini bisa berjalan secara baik-baik, tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Sementara, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengucapkan selamat bekerja kepada Pj kepala daerah yang baru saja dilantik.
Ia memastikan akan terus memantau kinerja dan pengawasan terhadap pejabat kepala daerah dalam melanjutkan program kerja tetap berjalan.
“Kalau saya, tentu juga melakukan evaluasi terhadap bupati/wali kota. Khususnya yang Pj-pj. Nah saya kan perpanjangan tangan dari Kemendagri,” pungkasnya. (B/Fadli)
