MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengaku bingung dengan kondisi keuangan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sepeninggal Andi Sudirman Sulaiman.
Dirinya mengibaratkan sedang menangani daerah yang tengah dilanda Covid-19.
Bagaimana tidak, Bahtiar mengungkapkan bahwa Pemprov Sulsel mengalami defisit anggaran Rp1,5 sehingga sejumlah utang belum bisa terbayar sepenuhnya di APBD perubahan.
“Utangnya lebih tapi belum bisa saya bayar semua (di APBD perubahan), kalau saya bayar semua itu tadi berarti kantor gubernur tutup makanya mulai hari ini teman-teman kantor, nda papa yang penting saya ikut puasa,” kata Bahtiar di Pelataran Inninawa, Kamis (12/10/2023) malam.
“Kita sudah pernah pengalaman Covid-19, anggaplah ini pengalaman Covid-19 tahun ketiga jadi kita buat ini saja. Ini yang harus kita lakukan sebagai pemimpin sebagai nahkoda menyelamatkan pemerintah provinsi,” sambungnya.
Ia mengatakan sebagai Pj Gubernur Sulsel yang diamanahkan dalam transisi kepemimpinan, akan selalu siap menyelesaikan seluruh masalah termasuk warisan utang.
“Tanggungjawab ini harus saya lakukan karena tidak bisa bilang ini bukan pekerjaan saya , jadi ini satu rangkaian berkelanjutan jadi hari ini kita memimpin kalau ada masalah kita atasi,” jelasnya.
Upaya yang dilakukan Bahtiar, dengan menghemat belanja yang tidak terlalu menjadi prioritas di masing-masing OPD.
“Jadi kami sedang hemat berbelanja demi menyelesaikan utang-utang di pemerintahan daerah,” katanya.
“Jadi defisit itu sederhananya seperti rumah itu kita gaji ini Rp10 juta misalnya tapi saya belanja Rp15 juta kira-kira apa judulnya itu, defisit kan lebih besar belanja dari pada pemasukan,” tambah dia.
Dia mengatakan semua OPD terpaksa harus puasa dulu Desember tahun ini sehingga sejumlah anggaran bakal dipangkas.
“Caranya tutup defisit berhenti belanja jadi teman-teman saya pegawai puasa sampai Desember, misalnya kita kepala dinas A, kita masih punya Rp10 miliar sampai Desember kita puasa sampai Rp5 miliar sisa Rp5 miliar,” sebutnya.
Sedangkan untuk anggaran yang tidak dipangkas, kata Bahtiar diprioritaskan pada pelayanan dasa dan program-program strategis. “Misalnya pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, gajinya pegawai tidak mungkin ngga dibayar,” pungkasnya.
Defisit anggaran ini juga menuai keprihatinan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif. Dia menganggap, defisit Rp1,5 triliun menandakan kegagalan pemimpin sebelumnya (Andi Sudirman Sulaiman atau ASS) untuk mensejahterakan rakyat.
“Ada yang sempat mengemuka ketika pimpinan DPRD menyatakan kita punya utang. Namun kemudian itu coba dibantah (Pemprov), tapi ini menjadi kenyataan yang diungkapkan sendiri oleh pemerintah provinsi,” kata Muzayyin.
Menurut dia, defisit tersebut merupakan beban dari kepemimpinan masa lalu. Hanya saja Muzayyin enggan berspekulasi lebih jauh mengenai penggunaan anggaran DBH untuk keperluan bersifat fiktif.
“Saya belum tahu, yang jelas ada utang begitu besar yang ditanggung pemerintah provinsi. Itu sampai sekarang menjadi PR (pekerjaan rumah) besar dilakukan penyesuaian perbaikan,” ucapnya. (B/Fadli)
