MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan mulai mengalakkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang dimulai pada 2 Oktober lalu hingga 3 November mendatang.
Gerakan Pangan Murah ini diselenggarakan di delapan daerah, sebagai bentuk stabilisasi pasokan dan pengendalian inflasi.
Adapun delapan daerah tersebut, yaitu Kota Makassar di delapan Kecamatan, kemudian Kabupaten Bone, Kota Palopo, Parepare, Kabupaten Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Utara dan Bulukumba .
Seperti diketahui, pengendalian inflasi menjadi salah satu program prioritas dari Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, dimana menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terjadi penurunan inflasi pada Agustus lalu, dari 3,53 persen di September turun menjadi 2,33 persen.
Salah satu indikator sehingga terjadinya penurunan inflasi adalah kegiatan operasi pasar yang dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yang beberapa pekan terakhir dilaksanakan.
Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta dapat melaksanakan kegiatan ini sebagai upaya dalam penurunan inflasi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad menjelaskan, pada September lalu, Pj Gubernur Sulsel telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan Optimalisasi Penanganan Inflasi di Sulawesi Selatan.
Dalam surat tersebut, ada beberapa poin yang dilaksanakan, yaitu melakasanakan kegiatan operasi pasar untuk pemantauan dan pengendalian harga bahan pangan strategis, khusunya komoditi yang berdampak pada inflasi daerah,
Selain itu, lanjut Arsjad, juga melakukan stabilasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Gelar Pangan Murah yang bekerjasama dengan Bulog, Perbankan, Forum CSR dan Mitra lainnya.
“Tentunya koordinasi juga dengan Forkopimda dan Satgas Pangan terkait kegiatan ini,” kata Arsjad, Rabu (4/10/2023) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan.
Menurut dia, salah satu kewajiban pemerintah kepada masyarakat adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis termasuk mewujudkan keterjangkauan pangan kepada masyarakat.
“Kondisi beberapa bulan terakhir, terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok strategis yang mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan pokok strategis, yang tetap harus dipenuhi agar dapat hidup sehat dan produktif,” ujar Arsjad.
Lebih jauh Arsjad mengatakan, salah satu agar masyarakat dapat menjangkau pangan ini yaitu dengan Gerakan Pangan Murah, dan untuk kegiatan ini difokuskan di delapan daerah.
“Kami harapkan daerah lain, dapat melaksanakan GPM ini sebagai salah satu cara menjaga pasokan serta pengendalian inflasi,” pungkasnya. (*)
