MAKASSAR, INIKATA.co.id – Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi jatah atau hak pemerintah kabupaten/kota, dalam dua tahun terkahir atau di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) ternyata belum sepenuhnya dibayarkan oleh Pemprov Sulsel.
Alhasil, utang itu pun menjadi warisan yang membebani Pemprov Sulsel di masa kepemimpinan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.
“Kita juga ada kewajiban yang tertunda dua tahun terakhir, yaitu utang. Itu akibat dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten kota yang mestinya dibayarkan 100 persen, tapi ternyata belum dibayarkan (oleh Pemprov Sulsel di masa kepemimpinan ASS),” kata Bahtiar di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (18/9/2023).
“Otomatis harus diselesaikan, karena pemerintahan itu kan bagian sistem yang berkelanjutan. Jadi jangan lihat hari kemarin. Itu adalah kewajiban pemerintah daerah, dan menumpuknya sampai sekarang, dan itu akan saya selesaikan semua,” sambungnya.
Bahtiar mengaku, sudah mendapat keluhan dari Pemerintah Kabupaten Gowa terkait jatah DBH-nya yang belum dibayarkan oleh Pemprov Sulsel.
“Kemarin saya ke Gowa, dan Bupati Gowa sambil bercanda sama saya, bilang: jangan lupa abangda gubernur, kami masih punya hak Rp60 miliar di Provinsi Sulsel yang belum kami dapatkan. Semoga itu bisa kita pakai untuk menangani stunting,” ungkap Bahtiar.
“Jadi itu akan kita selesaikan semua itu di APBD perubahan, karena memang itu jadi kewajiban pemprov,” tambahnya.
Bahtiar menegaskan, kewajiban harus lebih diprioritaskan meski dampaknya sejumlah program lainnya yang tidak terlalu dibutuhkan harus dipangkas.
Terpenting, lanjut dia, instruksi pemerintah pusat terkait sejumlah program pokok dapat digerakkan.
“Otomatis uang kita jadi menipis kan. Saya bilang tidak usah banyak-banyak (program di APBD Perubahan), fokus saja perintah presiden. Sukseskan pemilu, penanganan inflasi, stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrim dan miskin biasa lainnya, kemudian kedaulatan pangan, dan bagaimana menjaga stabilitas politik keamanan daerah ini dalam pemilu agar masyarakat juga tetap dalam kondisi damai,” tuturnya.
Sekadar diketahui, sebelumnya koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Irwan Hamid menyebut, total utang DBH Pemprov Sulsel ke kabupaten/kota jumlahnya mencapai ratusan miliar. (fdl)