MAKASSAR,INIKATA.co.id – Program penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Pasalnya, operasional anggarannya tidak menyasar ke masyarakat.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polhukam dan PMK, Iwan Taufig Purwanto mengungkapkan penanganan stunting pada tahun ini tidak beroperasi tepat sasaran.
“Contoh anggaran terkait dengan program penanganan stunting di provinsi Sulsel ada sekitar 77 persen atau sekitar Rp56 miliar yang dari Rp73 miliar adalah yang dioperasikan itu tidak langsung menyasar ke masyarakat,” kata Iwan saat pengukuhan Pimpinan BPKP Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (11/9/2023).
Akibatnya, Pemprov Sulsel dinyatakan masih minim dalam mendukung program pemerintah pusat terkait penurunan stunting. “Sehingga kontribusi terhadap penurunan stunting secara angka hanya turun 0,2 persen,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov Sulsel masih perlu melakukan evaluasi agar program penanganan stunting berjalan lebih optimal.
“Kami sampaikan evaluasi provinsi Sulawesi Selatan memang masih perlu yang ditindaklanjuti untuk bisa secara optimal,” imbuhnya.
“Kami harapkan kepada Pemda terkait untuk mengalokasikan anggaran untuk program-program yang menjadi target nasional,” sambungnya.
Sementara Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengatakan agar operasional anggaran tidak menyentuh ke masyarakat ini tidak baik bagi pemerintahan.
Penjabat yang baru saja dilantik menggantikan jabatan Andi Sudirman Sulaiman ini pun meminta Pj Sekprov Sulsel untuk segera telusuri atau memastikan OPD terkait yang menangani program tersebut.
“Itu perhatian buat saya, pak sekda langsung cek semua OPD. Jangan lagi kebanyakan rapat daripada susu. Bagaimana mau menyelesaikan stunting, uangnya bermiliar-miliar, uang susu cuma Rp1 miliar itu aneh. Cek itu,” tegasnya.
Ia berharap agar BPKP tidak ragu-ragu mengungkapkan kinerja Pemprov Sulsel jika betul-betul tidak sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Pusat.
“Saya senang, saya tinggal menembak gol umpan dari BPKP. BPKP silahkan keras dengan pengelolaan yang bagus. Jangan ragu-ragu pak, demi kebaikan saya tidak ada keraguan,” imbuhnya.
“Saya hanya transit 1 tahun jadi pemimpin. Setiap 3 bulan saya dievaluasi Kemendagri. Saya diperpanjang atau tidak. Sebelum saya di eksekusi, saya eksekusi dulu,” pungkasnya. (fdl)
