INIKATA.co.id – Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand pada Selasa (22/8), usai mengasingkan diri lebih dari 15 tahun. Ia pulang ke Thailand meski tahu sederet kasus dan hukuman penjara bakal menantinya.
Thaksin yang tiba di Bangkok pada Selasa (22/8) langsung dimasukkan ke penjara. Hukuman itu terkait dugaan kasus yang telah divonis selama ia mengasingkan diri. Sejak sebelum menginjakkan kaki kembali di Thailand, Thaksin memang sudah menyatakan bakal menjalani proses hukumannya di Thailand agar bisa berkumpul kembali dengan anak dan cucunya.
Namun, sejumlah analisis menganggap Thaksin berani pulang karena serangkaian peristiwa terkini di politik Thailand, salah satunya dengan pemilihan pemimpin baru. Kepulangan Thaksin ini bertepatan dengan pemungutan suara parlemen untuk perdana menteri baru di Thailand. Dengan terpilihnya kepemimpinan baru di era Srettha Thavisin. Srettha Thavisin berasal dari Partai Pheu Thai.
Dikutip dari Reuters, kepulangan Thaksin ke Thailand kemungkinan karena ada kesepakatan antara pihak Pheu Thai dengan koalisi barunya yang mencakup militer.
Thaksin adalah pendiri Partai Thai Rak Thai yang kini dikenal sebagai Pheu Thai. Dengan kemenangan Pheu Thai di pemerintahan Thailand kini, diduga ada kerja sama yang sudah terjalin untuk mempersingkat hukuman Thaksin.
Pengamat politik Thailand, Verapat Pariyawong mengatakan ikatan koalisi antara Pheu Thai dengan militer yang sebelumnya bermusuhan merupakan dasar dari politik sesungguhnya. “Sudah waktunya bagi mereka untuk bekerja sama demi kepentingan mereka sendiri” kata Verapat dikutip dari Deutche Welle.
Senada denga Verapat, Profesor Ilmu Politik dari Universitas Chulalangkorn, Siripan Nogsuanat, mengatakan aliansi ini terbentuk karena kedua pihak menilai Move Forward sebagai ancaman yang lebih besar bagi Thailand.
“Dampak kedatangannya kembali bagi saya menandakan cerminan kompromi antara Thaksin dan mantan musuhnya berdasarkan persepsi baru terhadap Move Forward sebagai ancaman yang lebih besar bagi elite tradisional Thailand,” ucap sang Profesor kepada Deutche Welle.
Selama ini, militer memang menganggap Move Forward sebagai ancaman karena sejumlah agendanya yang dianggap terlalu liberal di Thailand khususnya. (JawaPos/Inikata)
