INIKATA.co.id – Rencana pemangkasan anggaran di APBD TA 2023 yang sudah dialokasikan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat penolakan.
Pasalnya, anggaran tersebut sudah ditetapkan berdasarkan program kerja oleh masing-masing OPD yang berkaitan langsung dengan kegitan dan pelayanan masyarakat.
“Jadi nanti DPRD akan pertimbangkan, DPRD akan bicara dengan TAPD eksekutif, jadi kalau seandainya akan dipotong yang telah disepakati dalam APBD TA 2023 tentang alokasi belanja modal itu sama dengan kita mengingkari keinginan rakyat itu sudah kita jadikan ke masyarakat,” kata anggota DPRD Sulsel, Syamsuddin Karlos, Senin (21/8).
Dia menegaskan bahwa secara fraksi tidak akan menyepakati pemangkasan anggaran karena bukan kategori mendesak.
“Jadi saya selaku ketua fraksi PAN sebagai wakil rakyat tidak mungkin saya akan menyetujui gubernur apalagi yang merugikan rakyat, apalagi membohongi rakyat, ini kan tidak terjadi yang luar biasa seperti bencana alam, tidak terjadi Covid-19,” ungkapnya.
Menurutnya, Gubernur Sulsel seharusnya dapat mempertimbangkan dengan baik terkait rencana pemangkasan anggaran tersebut, karena saat ini sudah mulai pembahasan APBD perubahan.
“Harusnya pak gubernur tidak melakukan refocousing kenapa tidak diajukan perubahan yang lebih cepat, diajukan ke DPRD untuk melihat yang mana urgensi,” pungkasnya.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel Andi Muhammad Arsyad tak menampik rencana pemangkasan anggaran di setiap OPD untuk menutupi utang.
Ia mengatakan rencana pemangkasan anggaran di masing-masing OPD ini sementara dalam tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel.
“Saya kroscek dulu ya karena sementara ini masih dalam tahap pembahasan tingkat TAPD, jadi tentu saya butuh konfirmasi yang jelas dulu komponen belanja yang kita akan lakukan juga kemampuan fiskal kita nah ini yang kita akan lihat semuanya,” kata Arsyad.
Ia mengatakan bahwa pihaknya berupaya agar rencana pemangkasan anggaran ini tidak menyebabkan program strategis di OPD terhambat.
“Intinya kita akan melakukan hal yang terbaik lah untuk pemerintah daerah provinsi jadi saya pikir bahwa konsekuensi yang akan terjadi tentu kita akan berusaha meminimalisir makanya kita akan berusaha melakukan pencermatan terhadap berbagai program kegitan yang tentu kita (Pertimbangan) terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, rencana pemangkasan anggaran ini harus dipertimbangkan juga dengan kemampuan keuangan agar tidak menimbulkan efek buruk dalam kinerja pemerintahan. “Adapun hal-hal lain tentu kita akan lihat kemampuan keuangan kita kedepan,” imbuhnya. (fdl)
