INIKATA.co.id – Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan belum menemukan solusi yang tepat.
Berdasarkan laporan Ombudsman Sulsel, tercatat dugaan 99 siswa memanipulasi dokumen dalam pelaksanaan PPDB SMA/SMK.
DPRD Sulsel pun terkesan dilema dengan polemik tersebut karena tidak mau menggunakan kacamata kuda atau tidak ingin mengklaim persoalan PPDB ini dari satu sisi seperti orang tua siswa yang terpaksa harus memanipulasi data agar anaknya mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
“Saya terus terang juga tidak bisa salahkan orang tua siswa yang berusaha bagaimana pun caranya dia lakukan untuk mendapatkan ruang anaknya mendapatkan sekolah yang bagus,” ucap anggota DPRD Sulsel, Ady Ansar, Senin (21/8).
Ia mengatakan upaya yang dilakukan masing-masing orang tua untuk mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kemauannya ini tidak bisa disalahkan juga sepenuhnya meskipun caranya cukup keliru.
“Tapi kalau murni orang tua perjuangkan anaknya, ini juga harus kita perbaiki, mitigasi karena saya kira semua orang berusaha bagaimana caranya agar anaknya bisa lolos,” jelasnya.
Menurutnya, sikap untuk menyalahkan sepenuhnya terhadap orang tua siswa juga tidak boleh karena polemik ini akibat dari sistem yang diterapkan pemerintah.
“Tidak bisa kita gunakan kacamata kuda untuk menjustifikasi bahwa ini melanggar, kalau saya yang paling penting ini pemerintah lakukan perhatian yang serius,” bebernya.
“Saya nda bisa salahkan orang tua siswa dia menggunakan segala cara karena memang untuk kepentingan anaknya kasihan,” tambah dia. (fdl)
