MAKASSAR, INIKATA.co.id – Kegagalan DPRD menetapkan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri pada rapat paripurna Selasa (8/8) lalu, dinilai sikap ketidakmampuan para wakil rakyat dalam mengawal pemerintahan di daerah pemilihannya.
Ketua Umum (Ketum) Badko HMI Sulselbar, A. Ikram Rifqi mengatakan sikap para anggota DPRD Provinsi Sulsel yang tidak hadir pada rapat paripurna tersebut wajib dipertanyakan, dan tidak pantas untuk dipilih kembali sebagai wakil rakyat Sulsel.
“Sikap mereka tentunya mencederai kepercayaan dan amanah dari rakyat Sulsel untuk mengawal pemerintahan di Sulsel,” ucap Ikram, Kamis (10/8/2023).
Menurut ikram, penentuan Pj Gubernur ini adalah hal yang sangat penting terhadap kemajuan Sulsel kedepan. Dia minta agar nama-nama anggota dewan yang absen dalam rapat paripurna ditampilkan ke publik.
“Sedangkan para anggota dewan yang terhormat itu memilih untuk menuruti para tuan dan puan nya untuk tidak ikut pada rapat paripurna. Mungkin kalau rapat bahas anggaran atau deal-deal program pasti semuanya hadir lengkap, sindir Ikram.
Ikram mengatakan, pihaknya berharap ada media yang membocorkan nama-nama wakil rakyat Sulsel yang tidak hadir pada rapat paripurna tersebut agar masyarakat tahu yang mana wakil rakyat bekerja untuk rakyat dan yang mana bekerja untuk para tuan dan puan nya, agar di momentum pileg 2024 mereka tidak dipercaya lagi oleh rakyat sulsel, kesalnya.
“Semoga ada bocoran wakil rakyat yang mana saja tak hadir dalam rapat paripurna, agar masyarakat tahu yang mana wakilnya di parlemen yang benar-benar bekerja,” lanjutnya.
Kepada para wakil rakyat ia berpesan agar tidak mempermainkan perasaan masyarakat sulsel dengan janji-janji politik yang di sampaikan di setiap kampanyenya.”Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat tidak pro terhadap kepentingan orang banyak namun hanya memenuhi hasrat para tuan dan puan nya masing-masing,” harapnya.
Alumni Pasca Sarjana Unhas ini juga berpesan bahwa siapapun jadi Pj Gubernur nya nanti wajib untuk mengawal kebijakan pemerintah.”Jangan sampai lolos untuk ikut bermain menggunakan perangkat daerah dalam rangka memenangkan pemilu 2024 nanti baik itu Pilpres, Pileg, Pilgub dan Pilkada,” tuturnya.
Diketahui, penyebab tidak adanya pengusulan nama Pj Gubernur dari DPRD Sulsel karena tidak memenuhinya persyaratan kehadiran jumlah peserta rapat. Anggota DPRD yang hadir sebanyak 40 orang dari 85 Anggota. (fdl)
