INIKATA.co.id – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait proses pembangunan Bandar Udara (Bandara) Internasional Sultan Hasanuddin.
RDP tersebut digelar karena dinilai pembangunannya agak lambat dan mengganggu pelayanan ke penumpang.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyebutkan, meskipun Angkasa Pura bukan mitra langsung dari DPRD Provinsi namun menyangkut tanggungjawab legislatif ke masyarakat.
Sehingga penting untuk mendengarkan langsung keterangan dari pihak Angkasa Pura. Sebab, mangkraknya Bandara Sultan Hasanuddin banyak dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan fasilitas umum.
“Banyaknya desakan, kami panggil untuk klarifikasi, kami juga punya tanggungjawab ke masyarakat. Kami tahu pembangunan pasti berantakan. Tapi kenyamanan masyarakat harus diprioritaskan. Meskipun kami bukan mitra secara langsung. Tapi ini menyangkut persoalan masyarakat,” ujar Ketua NasDem Makassar itu.
Lebih jauh, Cicu menyebutkan, fasilitas umum yang banyak dikeluhkan pengguna jasa adalah soal toilet hingga akses parkir. Seharusnya toilet dan perparkiran ini perlu dikelola dengan baik.
“Toilet biar kecil yang penting bersih. Karena kita ke bandara manapun pasti toilet yang dipertanyakan,” kata Cicu terkait maraknya keluhan menyangkut toilet di Bandara yang terkesan tidak terurus.
Maka dari itu Cicu berharap besarnya anggaran yang dikucurkan untuk proyek pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin sebanding dengan hasilnya. Kendati meskipun Angkasa Pura menggunakan dana pribadi, tetapi merupakan naungan dari Kementerian BUMN.
“Apalagi anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah pusat. InsyaAllah sebanding hasilnya yang benar – benar menjadi kebanggaan kita semua,” sambungnya.
Senada juga disampaikan Anggota Komisi D, Ansyari Mangkona. Dia menyebutkan, Angkasa Pura perlu memperhatikan lokasi parkir bagi pengguna jasa. Sebab kerap terjadi penumpukan kendaraan di pintu keberangkatan maupun kedatangan.
Termasuk Angkasa Pura perlu menertibkan taksi liar yang kerap parkir di badan jalan. Sebab ini dianggap menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan.
“Karena ini juga semacam ada monopoli lokasi parkir, kita hanya diberi waktu lima menit untuk menurunkan barang. Sementara ada taksi liar yang parkir di situ. Ini saya kira perlu perhatian juga,” kata Ansyari.
Sementara Wakil Ketua Komisi D, Jhon Rende Mangontan menyebutkan, Angkasa Pura memiliki komitmen untuk memperbaiki fasilitas umum. Serta berjanji menuntaskan Bandara Sultan Hasanuddin ini pada Desember 2024.
“Akhir Agustus Angkasa Pura akan melakukan peresmian gedung bagian Selatan. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikan pembangunan Bandara Desember 2024,” tukasnya.(rik)
