MAKASSAR, INIKATA.co.id – Masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel akan berakhir 30 hari lagi, atau tepatnya 5 September mendatang.
Selama masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sulsel yang “naik kelas” di tengah jalan, menggantikan Nurdin Abdullah yang terjerat kasus korupsi pada akhir Februari 2021 lalu, sejumlah prestasi mampu ia torehkan.
Namun sorotan atas kinerja kepemimpinannya menakhodai Pemprov Sulsel juga tak henti-hentinya dilontarkan sejumlah pihak, termasuk DPRD setempat.
Mulai dari struktur pemerintahan yang tak pernah sempurna karena selalu saja ada jabatan strategis yang dibiarkan lowong dan hanya diisi oleh pejabat berstatus pelaksana tugas (plt), hingga soal pengelolaan anggaran APBD.
Di akhir-akhir masa jabatan ASS sebagai Gubernur Sulsel, salah satu hal yang membuat DPRD setempat khawatir adalah persoalan beban utang Pemprov Sulsel yang jumlahnya cukup besar dan belum terbayarkan, yang akan diwariskan ke gubernur berikutnya.
Hal ini diungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah, usai rapat paripurna dengan agenda oengumuman akhir masa jabatan ASS sebagai Gubernur Sulsel yang digekar pada Jumat (4/8)2023) malam kemarin.
“Tadi setelah rapat pimpinan, baik pimpinan DPRD maupun para ketua fraksi, saya diminta untuk menyampaikan ke publik bahwa terkait dengan pemberhentian Pak Gubernur, kita mau mengingatkan siapa pun yang mau jadi Pj Gubernur Sulsel, bahwa anda sedang menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja,” kata Ni’matullah.
Bahkan menurut Ni’matullah, kepemimpinan ASS di Pemprov Sulsel bisa jadi akan tercatat dalam sejarah pemerintahan di Provinsi Sulsel sebagai gubernur yang mewariskan utang terbanyak.
“Contohnya adalah tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari tahun 2022 sebesar Rp1,2 triliun. Itulah jumlah utang paling besar selama pemerintahan ini ada,” ujarnya..
Nilai hutang Rp1,2 triliun itu, kata dia, telah membebani APBD TA 2023 karena anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, justru dipakai untuk membayar utang.
“Sebelumnya pernah terjadi cukup besar karena Covid-19, itu hanya Rp600 miliar. Tapi sekarang ini kita menghadapi hutang Rp1,2 triliun. Itu artinya APBD tahun 2023 itu menanggung beban yang kita tidak bicarakan waktu ditetapkan. Berarti akan ada uang untuk APBD tahun 2023 ini dipakai untuk membayar hutang Rp1,2 triliun,” bebernya.
Ni’matullah menyebut, total utang yang nantinya diwariskan ASS jumlahnya mencapai Rp1,8 triliun, yang terdiri dari utang PEN, utang DBH, dan utang pihak ketiga.
“Belum lagi kalau kita bicarakan ada lagi Rp600 miliar, itu utang PEN jangka panjang. Jadi totalnya (utang Pemprov Sulsel) sebenarnya Rp1,8 triliun. Meskipun Rp600 miliar itu jangka panjang, tapi untuk jangka pendek itu itu Rp1,2 triliun,” sebutnya.
“Apa itu? Rp720 itu utang DBH atau utang dana bagi hasil ke kabupaten kota yang kita tidak bayar 2022. Nanti tahun ini baru dibayar (sebagian sudah dibayar. Kemudian ada utang PEN, pekerjaan proyek-proyek PEN itu hampir Rp180 miliar. Sisanya itu program-program lain baik pertanian, Disdik, PU, dan Rumah Sakit,” paparnya.
Lebih jauh Ni’matullah mengatakan, jika saja utang yang jumlahnya kini mencapai triliunan itu sebelumnya diselesaikan dengan baik, maka saat ini Stadion Mattoanging mungkin sudah dapat dibangun.
“Itu soal besar, dimana kita butuh orang yang bisa fokus memperbaiki keadaan ini. Rp1,2 triliun itu tidak kecil bagi provinsi sebesar Sulsel. Karena kalau Rp1,2 triliun itu bukan persoalan besar, maka kita sudah bisa selesaikan Stadion Mattoanging. Tapi faktanya adalah duit Rp1,2 triliun dipakai membayar utang,” imbuhnya.
Olehnya itu, lanjut Ni’matullah, beban utang Pemprov Sulsel di masa kepemimpinan ASS ini perlu disoroti agar menjadi atensi pemerintah, untuk sungguh-sungguh menyelesaikannya dan tidak berkelanjutan ke pemerintahan berikutnya.
“Yang kami takutkan, ini kan dari 2022 ke tahun 2023. Kalau ditangani tidak secara baik APBD ini, maka dia akan menjadi roll over. Artinya bergulir terus mempengaruhi tahun depan,” pungkasnya. (fdl-fo)
