MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kuliah kerja dalam negeri (KKDN) SESKO TNI diruang rapat paripurna DPRD Sulsel yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari didampingi wakil ketua Muzayyin Arif dan Ni’matullah.
Pada kegiatan KKDN tersebut ketua DPRD Sulsel Andi Ina beserta Legislator Sulsel yang sempat hadir sangat mengapresiasi kepada komandan Sesko TNI telah memilih provinsi sulsel masuk dalam Wilayah pertahanan TNI sehingga dia semangat memaparkan bahwa DPRD Sulsel terdiri dari 5 pimpinan DPRD dan 80 anggota DPRD yang terdiri dari 9 fraksi.
“Alhamdulillah kami membentuk 9 Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Adapun komposisi 62 orang laki laki dan 23 perempuan yang sudah hampir mencapai keterwakilan 30 persen perwakilan perempuan dan saya sebagai ketua DPRD ke-12 dan pertama kalinya perempuan yang memimpin lembaga politik ini,” katanya, Jumat (28/7/2023).
Andi Ina yang merupakan politisi senior partai Golkar menjelaskan bahwa implementasi fungsi-fungsi DPRD tentunya setiap tahun DPRD Provinsi Sulsel menetapkan program pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk keputusan DPRD yang tentunya sesuai dengan hasil kesepakatan pemerintah provinsi dengan DPRD yang telah dihasilkan dari periode 2019-2024 .
“Perda sebagai bentuk pengawasan karena fungsi pengawasan melekat pada kami dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur yang telah ditetapkan dan selanjutnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan bentuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK) di dalam kegiatan program DPRD sendiri,” jelasnya.
Selain itu untuk keamanan pertahanan fiksi yang berlebihan dan polarisasi di tengah masyarakat berdasarkan pandangan politik masing-masing tidak terdapat kegiatan yang anda terorganisir dan serius yang mengarah kepada ancaman terhadap NKRI. Meskipun demikian tentunya kewaspadaan terutama terhadap kemungkinan rentangnya potensi konflik baik vertikal maupun horizontal komunal saat Pileg dan Pilkada serta Pilpres dari aksi massa yang seringkali memaksakan kehendaknya terkait dengan agenda politik.
“Biasanya awalnya itu Sulawesi Selatan selalu masuk dalam zona merah tetapi alhamdulillah di ujung-ujung pelaksanaan pesta politik meskipun pada akhirnya akan berlangsung menjadi daerah yang dengan perzona hijau dan Sulsel cenderung tidak terdapat kegiatan yang terorganisir serius yang mengarah kepada ancaman terhadap NKRI namun harus selalu kewaspadaan,”tutupnya.(rik)
