MAKASSAR, INIKATA.co.id – Di sisa masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel yang hanya tersisa 40 hari lagi, Kamis (27/7/2023) kemarin, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kembali melakukan pencopotan/pergantian beberapa pejabat yang menduduki posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu yang paling menuai sorotan adalah pencopotan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhammad Rasyid.
Pasalnya menurut beberapa ASN Pemprov Sulsel, pencopotan Kepala BKAD membuat pembayaran sejumlah kegiatan di beberapa OPD yang harusnya bisa segera dibayarkan, kembali terhambat.
Anggota DPRD Sulsel, Arfandy Idris juga ikut menyoroti hal ini. Ia mengatakan, pencopotan/pergantian pimpinan BKAD ini sangat menggangu dan semakin menambah beban kerja, karena OPD tersebut yang paling strategis mengurus persoalan keuangan pemerintahan.
“Jabatan-jabatan strategis itu kosong. Apalagi Sekarang sudah penyusunan anggaran tahun 2024, itu kan butuh penekanan khusus. Kalau dia diganti dan belum ada yang menduduki jabatan itu, kan kacau. Bagaimana nanti kinerja di keuangan,” kata Arfandy, Jumat (28/7/2023).
Ia bahkan menyebut kebijakan Gubernur Sulsel di sisa masa jabatannya yang tinggal 40 hari itu justru merusak tatanan pengelolaan pemerintahan di lingkup Pemprov Sulsel.
“Sangat merusak, karena tidak ada indikator tertentu yang bisa dia lakukan begitu seenaknya. Kayak dia punya ini pemerintahan,” imbuh Arfandy.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Pemerintahan Sukri Tamma. Ia mengatakan, pencopotan pimpinan BKAD ini akan menggangu pencapaian kinerja Pemprov Sulsel.
“Salah satunya berefek pada pencapaian anggaran dan target visi dan misi kedepannya,” kata Sukri.
Rotasi terhadap pimpinan BKAD ini, kata dia, tentu akan diisi oleh Pelaksanaan tugas (Plt), hal ini menurut dia, akan menghambat realisasi program kerja.
“Kalau pun kemudian posisi itu diisi pejabat berstatus Plt misalnya, itu krusial. Makanya kalau diisi pada saat menjelang akhir yang dianggap krusial karena Plt terus, itu akan menghambat kinerja,” ujarnya.
Lebih jauh Sukri mengatakan, apa yang dilakukan Andi Sudirman di akhir-akhir masa jabatannya ini juga akan memunculkan penilaian negatif dan kecurigaan publik.
“Publik akan menganggap bahwa bisa saja ini adalah kepentingan politik, karena barangkali dia menyiapkan orang-orangnya,” tuturnya.
Sekadar diketahui, selain Kepala BKAD, Kamis (27/7/2023) kemarin, Andi Sudirman juga mencopot Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Haji. (fdl)
