INIKATA.co.id – PT Vale Indonesia menyampaikan hak jawabnya terkait pemberitaan INIKATA.co.id dengan judul “Ribuan Petani Merica Demo PT Vale Indonesia, Tuntut Keluar Dari Blok Tanamalia” yang diterbitkan pada Senin (24/7/2023) lalu.
Head of Communications PT Vale Indonesia Tbk, Bayu Aji mengatakan pihaknya bersama pemerintah desa telah membentuk forum koordinasi pemangku kepentingan sebagai upaya untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pelaksanaan eksplorasi dan membahas isu isu yang ada di masyarakat.
“Melalui forum koordinasi ini perseroan juga telah melakukan sosialisasi rencana eksplorasi dan dukungan sosialisasi penghentian perambahan hutan dalam wilayah kawasan hutan dan PPKH PT Vale,” kata Bayu, Rabu (26/7/2023).
PT Vale Indonesia Tbk, kata dia, memastikan segala operasi perusahaan menerapkan good mining practices, memastikan segala persyaratan terpenuhi dalam rangka pengelolaan lingkungan dan sosial.
“Melakukan kajian kerentanan masyarakat melalui Social Economic Baseline dan Rencana Pengelolaan Pemangku Kepentingan Proyek (Stakeholder Engagement Plan) agar segala keputusan dalam menjalankan aktivitas terkomunikasikan dengan baik dengan para pemangku kepentingan terkait,” bebernya.
Khususnya persoalan lahan merica, ia mengatakan pihaknya mengedepankan dialog dengan masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, serta stakeholders terkait lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Perlu diketahui bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Bayu, Rabu (26/7/2023).
Wilayah PPKH tersebut, kata dia, merupakan kawasan hutan yang telah digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan penanaman lada.
“Namun perseroan bersama pemerintah terus melakukan sosialisasi penghentian perambahan hutan dan melakukan komunikasi kepada penggarap lahan untuk mendapatkan akses di kebun-kebun mereka pada titik kegiatan eksplorasi,” jelasnya.
“Perseroan tidak melakukan kegiatan eksplorasi bila tidak mendapatkan akses dari penggarap lahan. Perseroan sangat menyayangkan adanya kegiatan perambahan hutan yang cukup massif yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan,” sambungnya.
Sebelumnya, Ribuan masyarakat Loeha Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur melakukan aksi demostrasi di depan camp PT. Vale Indonesia di Blok Tanamalia, Senin 24 Juli 2023.
Aksi masyarakat Loeha Raya menuntut PT. Vale Indonesia agar menghentikan eksplorasi dan segera keluar dari blok Tanamalia.
Ali Kamri salah satu petani merica mengatakan bahwa hari ini kami menghadirkan ribuan petani se Loeha Raya untuk menyampaikan aspirasi bahwa kehidupan masyarakat Loeha Raya sudah sejahtera dari hasil kebun merica.
“Sampai hari ini PT. Vale tidak pernah mensejahterakan masyarakat Loeha Raya, masyarakat Loeha Raya sudah sejahtera dari hasil perkebunan merica,” kata Ali Kamri dalam orasinya.
Selain itu, Mukhtar yang juga seorang petani merica mengatakan bahwa PT. Vale Indonesia berkewajiban mensejahterakan masyarakat di empat kecamatan, yaitu Towuti, Wasuponda, Malili dan Sorowako.
“Tujuan kehadiran kami di sini untuk mempertahankan hak masyarakat Loeha Raya dan menolak tambang nikel di Blok Tanamalia,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Baharuddin selaku Jendral lapangan mengatakan bahwa PT. Vale Indonesia harus meninggalkan Tanamalia dalam waktu 7 x 24 jam. Jika tidak, maka masyarakat akan melakukan aksi yang lebih besar dari hari ini.
Seorang buruh tani perempuan bernama Ecce meminta semua perempuan yang hadir saat aksi berdiri mendampinginya. Dan menyampaikan tuntutan perempuan agar dapat hidup tenang di Tanamalia.
“Saya sangat bersyukur bisa bekerja sebagai buruh petik merica di Tanamalia. Saya bekerja tanpa memerlukan ijazah dan wawancara. Saya hidup dengan memanfaatkan tanah, air, dan udara secara gratis,” imbuhnya.
“Petani tempat saya bekerja juga sangat baik dan tidak pernah mempersulit kehidupan buruh petik. Kalau sakit gaji kami tidak dikurangi, kalau kurang kebutuhan seperti beras kami bisa minta. Sehingga saya bisa menghidupi dua orang anak saya,” sambung dia.
Masyarakat Loeha Raya yang tergabung dalam masa aksi pun menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut.
- Meminta kepada Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara pemerintah Republik Indonesia agar kiranya mengusut tuntas dan mengindahkan permintaan kami selaku rakyat Indonesia terkait persoalan wilayah Tanamalia dibebaskan dari konsesi PT Vale karena bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dampak sosial ekonomi yang akan terjadi di masyarakat.
- Mendesak kepada Dirjen Minerba dan lembaga yang terkait agar mencabut IUP PT Vale Indonesia yang berada di Tanamalia mengingat dampaknya akan merusak ekosistem hutan hujan dan keanekaragamanhayati Danau Towuti.
- Mendesak pihak PT Vale untuk menghentikan aktivitas eksplorasi dan segera meninggalkan Tanamalia dalam jangka waktu satu minggu.
- Mendesak kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur segera hadir di tengah-tengah masyarakat Loeha Raya.(fdl)
