MAKASSAR, INIKATA.co.id – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi BTP Menggugat melakukan aksi unjuk rasa soal polemik penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2023 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (24/7/2023).
Pantauan dilokasi, nasaa aksi datang ke lokasi dengan membawa spanduk bertuliskan “Copot Kadis Pendidikan dan Kepsek SMAN 21 Makassar. Sejumlah orator tampak bergantian melakukan tuntutan dan menyampaikan aspirasinya.
“Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab terhadap persoalan pendidikan tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kami minta Kadisdik Sulsel dan Kepsek SMAN 21 agar mundur dari jabatannya,” kata salah satu orator.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Kadis Pendidikan Sulsel, Iqbal Andi Nadjamuddin mengatakan pihaknya tidak bisa menampung semua anak-anak karena kuota terbatas.
“Saya anggap wajar masyarakat karena mereka mau anaknya masuk sekolah, cuma teman-teman warga juga salah karena memaksakan anaknya untuk diterima, padahal tidak lulus dan kuota terbatas,” kata Kadis Pendidikan Sulsel, Senin (24/7/2023).
Meski hasil PPDB sudah diumumkan, tapi polemik PPDB hingga saat ini masih terus dipersoalkan karena dinilai bermasalah dan dugaan manipulasi dokumen dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA/SMK tahun 2023 di Sulawesi Selatan
Terakhir, Ombudsman Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah menerima tujuh laporan dugaan adanya indikasi pemalsuan dokumen.
“Untuk laporan ke ombudsman terkait PPDB itu sudah ada 7 laporan yang masuk dan rata-rata terkait zonasi, ada juga laporan terkait dugaan pungli,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, Kamis 20 Juli 2023 lalu.
Ismu Iskandar mengatakan, akibat dugaan manipulasi dokumen dalam pelaksanaan PPDB online SMA/SMK di Sulsel, para calon siswa yang dari kalangan masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin secara ekonomi justru menjadi korban.
“Dari kajian kami sementara yang paling terdampak adalah calon-calon siswa yang kalangan menengah kebawah karena dari laporan yang kami terima itu mereka mengeluh mereka tidak punya opsi lain selain masuk ke sekolah negeri, sementara di jalur zonasi ini mereka sudah tidak diterima,” jelasnya.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Sulsel, Ady Ansar mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat informasi bahwa ada dugaan keterlibatan kepala sekolah dalam masalah PPDB SMA/SMK.
“Kita juga lagi menunggu pengaduan dari masyarakat, karena kita sudah dengar juga bahwa ada praktek-praktek kurang bagus dari kepala sekolah dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023,” ungkapnya.
Ia menegaskan, saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari masyarakat agar dapat melakukan pembentukan Pansus, sehingga dapat ditelusuri polemik PPDB tersebut.
“Mungkin ada laporan ada bayar- bayar, makanya kita juga pasti akan lakukan semacam tim (Pansus) untuk menelusuri persoalan tersebut, karena ini mengganggu sekali,” tegasnya. (Fdl)
