MAKASSAR, INIKATA.co.id – Sebanyak 26 Bus Trans Andalan yang belum lama ini diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman terhadap beberapa wilayah kabupaten kota menjadi polemik.
Pasalnya, Bus Trans Andalan yang diperuntukkan menunjang daerah menjadi objek wisata dinilai tidak didasarkan dengan kajian sehingga berpotensi menimbulkan konflik pada sopir angkutan umum dan Perusahaan Otobus (PO) lokal.
Pakar Transportasi UMI Makassar, Prof Lambang Basri Said menuturkan penerapan moda transportasi di Sulawesi Selatan perlu dilakukan kajian kembali secara menyeluruh.
“Sebetulnya bukan kajian yang berkaitan dengan penerapan khsusus tapi perlu ada kajian menyeluruh, bagaimana menerpkan sistem angkutan umum yang terintegrasi dari seluruh jenis angkutan yang ada dan untuk melayani semua sektor dan area masyarakat,” kata Prof. Lambang Basri Said, Minggu 23 Juli 2023.
Ia menjelaskan tiga tranportasi di Sulsel seperti angkutan umum atau pete-pete, teman bus dan bus andalan yang saat ini beroperasi tidak mempunyai pengelolaan yang baik.
“Karena sekarang ini pete-pete masih berada pada rute ya seperti dulu lah, katakan masih sama seperti rute utama, padahal sebetulnya pete-pete sudah bukan angkutan primer. Dia itu kita harapkan menjadi angkutan yang penumpang,” tuturnya.
“Lalu kemudian teman bus itu nanti jadi angkutan medium, artinya dia melintasi lebih luas. Lalu kemudian datang ini andalan itu menjadi angkutan khusus, jadi tergantung dari kajiannya, jadi perlu ada kajian menyeluruh, bukan kajian khusus, itu akan sulit,” sambung dia.
Menurut Prof Lambang, kehadiran bus memang sangat penting untuk beroperasi di Sulawesi Selatan, akan tetapi harus mempunyai segmen yang jelas.
“Karena bus yang ada ini perlu juga diberikan tempat, harus ada segmen-segmen yang dia tempati sehingga dalam rangka mengambil penumpang yang berbentuk kelompok,” tuturnya.
Jika Bus Trans Andalan ini tidak dikaji kembali, ia menilai penerapannya hanya terbuang sia-sia termasuk pada pengangkutan penumpang.
“(Bus andalan) pastilah berdampak, jadi dampak sosialnya itu adalah menimbulkan ketidakpuasan bahkan kecemburuan para sopir-sopir (pete-pete). Terus dampaknya itu adalah tidak optimal, kalau misalnya kita harapkan itu bagaimana sinergitas sistem pengangkutan itu tidak jalan, pasti tidak jalan kalau tidak dikaji secara menyeluruh,” terangnya.
“Iya sia-sia, Ken mestinya kebijakan itu harus ada kajian akademik, baru Munculkan Regulasi, apakah itu pergub atau perda itu kan penting,” sambung dia.
Lebih lanjut, Guru Besar UMI Makassar ini menyoroti kebijakan Gubernur Sulsel yang tidak melakukan pertimbangan melalui kajian untuk memastikan operasional transportasi dapat berjalan dengan optimal.
“Persoalan kita saat ini itu belum dikaji secar matang, tiba-tiba ada lagi yang baru, jadi itu menimbulkan banyak dampak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Sulsel, Jhon Renden Mangontan (JRM) mempersoalkan Bus Trans Andalan yang dinilai menimbulkan keresahan para sopir.
“Kebijakan ini tidak ada kajian yang matang malahan menimbulkan keresahan masyarakat terutama sopir terutama sopir dan PO lokal,” paparnya.
Diketahui, kabupaten/kota yang menjadi tujuan pengoperasian Bus Trans Andalan yakni, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone, Soppeng dan Wajo. Kemudian ada Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, Enrekang, Luwu, Palopo sampai Tana Toraja. (fdl)
