MAKASSAR,INIKATA.co.id – Pelaksanaan kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan titik pertama memilih lokasi di Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Jumat 22 Juli 2023.
“Pelaksanaan di Desa Popo ini dihadiri berbagai representasi elemen tokoh masyarakat, nelayan, petani, tokoh agama, pemuda dan elemen lainnya,” jelas Fahruddin Rangga, Sabtu (22/7/2023).
Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Golkar itu dalam penjelasannya mengatakan bahwa dari berbagai fenomena dan masalah di lapangan sehingga muncullah gagasan untuk mendorong adanya kegiatan pengawasan ini.
“Yang menjadi bagian penting dan ditempatkan menjadi salah satu tugas konstitusi yang diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel Tahun 2023,” kata Fahrudin Rangga.
Dalam pelaksanaannya dimana ada penggunaan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian yang harus diawasi dan seluruh elemen masyarakat dapat diundang untuk menghadiri dan mengikutinya.
Dan kehadirannya penuh antusias dalam mengikuti dan mendengarkan penjelasan dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Rangga begitu biasa disapa.
Adapun jumlah undangan yang di sebar penyelenggara sebanyak 100 lembar namun peserta yang ikut menghadiri melebihi jumlah undangan yang diedarkan tenaga pendamping dan petugas tenaga lapangan.
“Dan dalam pengaturan pelaksanaan tetap mengimbau pentingnya tetap menggunakan masker walaupun kondisi masa pandemi covid 19 sudah berlalu,” jelasnya.
Sebagai pembicara tunggal dalam kegiatan pengawasan ini Rangga lebih banyak mendorong dan memberi penjelasan tentang maksud serta tujuan dari kegiatan pengawasan ini dijadikan program tahunan dalam renja DPRD Sulsel.
Karena sesungguhnya didasari dari berbagai informasi masyarakat dan rendahnya kualitas serta sasaran capaian dari setiap bantuan yang menggunakan anggaran Provinsi Sulsel.
Sehingga untuk mengoptimalkan setiap penggunaan APBD Sulsel lanjut Rangga, tentu butuh memaksimalkan fungsi pengawasan, dapat mengantisipasi kebocoran penggunaan anggaran dan tingkat kualitas setiap pekerjaan dapat dijaga.
“Tentunya dibutuhkan pengawasan yang maksimal untuk mengantarkan kebocoran penggunaan anggaran,” lanjutnya.
Kemudian apa yang menjadi harapan masyarakat dapat tercapai dan bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena itu pemantauan dan pengawasan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan agar setiap penggunaan APBD tepat sasaran dan akan semakin mempercepat laju pertumbuhan dan perputaran ekonomi yang ada di wilayah pedesaan.
“Tentu secara umum implikasinya diharapkan dapat semakin mendorong percepatan peningkatan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rangga memberikan dorongan motivasi dan mengharapkan kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan pengawasan ini diharapkan menjadi mendiator utama untuk menyampaikan secara luas ke masyarakat lainnya tentang maksud dari kegiatan pengawasan ini.
Sehingga dengan demikian masyarakat luas akan memahami maksud, tujuan dan sasaran penggunaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai penutup dalam penjelasannya Rangga selaku penanggungjawab kegiatan pengawasan mengharapkan agar kualitas pekerjaan dan sasaran bantuan dapat terjaga.
“Dibutuhkan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan yang menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” demikian kuncinya.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dg.nambumg dalam sesi tanya jawab menyampaikan harapan agar desa nya dapat diperhatikan dan menjadi bagian yang mendapat prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (Rik/**)
