MAKASSAR – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2023 SMA/SMK Provinsi Sulawesi Selatan dinilai carut marut karena banyak dikeluhkan para orang tua.
Ditengah masalah tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Harpansah justru digeser dari jabatannya. Dia dinilai punya jabatan strategis mengurus pelaksanaan PPDB.
Harpansah digeser menjadi Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel. dirinya dimutasi sejak Senin pekan lalu, sementara tahapan pelaksanaan PPDB baru saja berkahir pada Sabtu (15/7/2023).
“Tidak dicopot bergeser saja tidak ada masalah. Pergeseran biasa penyegaran organisasi. Jadi bukan turun, sama ni eselonnya tetap di eselon III. Artinya kami di dinas pendidikan bekerja tim sehingga kalau ada hal-hal kita bekerja bersama lah,” ucap Harpansah saat dikonfirmasi, Minggu (16/7/2023).
Ia membantah soal kabar miring terkait carut marut pelaksanaan PPDB online SMA/SMK. Kendati begitu, dia tak menampik ada masalah tapi sudah diselesaikan.
“Tidak ada (carut marut) kan bagus ji sebenarnya cuman sempat waktu Pengumuman tapi kan sudah diperbaiki,” imbuhnya.
Sementara soal dugaan adanya jual beli bangku dalam pelaksanaan PPDB, ia mengatakan informasi tersebut bukan kali pertama di dengar dan hingga saat ini tuduhan tersebut tidak benar.
“Sebenarnya kalau kabar yang begitu-begitu kan dari dulu ada tetapi kita perlu pembuktian karena kita wanti-wanti terus kepala sekolah tidak boleh ada transaksi,” ungkapnya.
Harpansah menyampaikan bahwa tahapan pelaksanaan PPDB online SMA/SMK sudah berkahir tinggal masuk pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Sudah selesai tahapannya besok (hari ini) sudah pengenalan cuman memang ada persoalan karena daya tampung terbatas tapi banyak yang mau masuk itu masalahnya, tentu itu kan menimbulkan persepsi,” katanya.
“Anak-anak sudah siap belajar yang dinyatakan diterima, dan tinggal MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah kalau dulu namanya MOS. Inshaaallah besok (hari ini) dibuka secara resmi oleh pak gubernur secara Hybrid di di pusatkan di Bone,” pungkasnya.
Diketahui, sebelumnya anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2 miliar untuk kebutuhan server, aplikasi dan perangkat pendukung lainnya masih tetap bermasalah dan dikeluhkan orang tua karena anaknya yang dinyatakan lulus tapi beberapa jam kemudian kembali dinyatakan tidak lulus. (fdl)
