MAKASSAR, INIKATA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pelatihan bersama dengan menggandeng institusi-institusi yang memiliki fungsi dan misi dalam pemberantasan korupsi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (11-13 Juni 2023) di Kota Makassar ini dibuka secara resmi oleh Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango Selasa (11/7/2023).
Nawawi menyampaikan, revisi UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK menegaskan posisi KPK setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Adapun tugas-tugas KPK dalam memberantas korupsi meliputi pendidikan, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring dan penindakan.
“Tugas-tugas tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama instansi penyelenggara pidana korupsi. Adapun KPK saat ini mengedepankan asset recovery yakni pengembalian kerugian negara lalu melakukan penjeratan pelaku korupsi,” kata Nawawi.
Hal serupa disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Ia mengatakan, terdapat 4 pilar sinergi, yaitu: Kolaboratif, Inovatif, Transformatif, dan Adaptif yang menjadi panduan dalam penanganan korupsi di Indonesia.
“Fokus utamanya adalah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Diharapkan KPK, APH, dan APIP bersinergi merumuskan strategi kebijakan yang seragam demi penanganan merebaknya pidana korupsi,” papar Leonard.
Sementara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Ely Kusumastuti menyampaikan, pelatihan ini merupakan wujud amanah Undang-undang KPK dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsi KPK.
Fungsi tersebut adalah koordinasi dan supervisi terkait percepatan pemberantasan korupsi, serta di saat yang sama meningkatkan sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Sekadar diketahui, pelatihan kali ini merupakan yang kedua kalinya untuk wilayah Sulsel. Kegiatan ini diikuti 96 peserta yang berasal dari berbagai elemen, diantaranya Penyidik Kepolisian, Penyidik Bareskrim Polri, Kejaksaan, Auditor, Hakim Pengadilan Tipikor Sulsel, dan Auditor Inspektorat Daerah Sulsel.
Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sul-Sel, Andi Darmawan Bintang menyampaikan apresiasinya atas pelatihan bersama ini.
“Ini ditujukan untuk memperkuat sinergitas bersama dalam penanganan aduan masyarakat terkait pidana korupsi. Semoga tercipta efektivitas dan sinergitas APH dan APIP melalui ruang pelatihan dan diskusi,” kata Darmawan. (*)
