Warga Pulau Lae-lae Diminta Sampaikan Alasan Penolakan Sebelum Reklamasi Dilakukan

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan bahwa reklamasi di Pulau Lae-lae tahun ini tetap dilakukan meski pun masih terdapat sejumlah warga yang menolak.

Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejateraan Sulsel, Ichsan Mustari mengatakan reklamasi di Pulau Lae-lae tetap dilakukan tahun ini sesuai dengan perencanaan.

Baca juga:

Pj Gubernur Buka Puasa Bersama Pimpinan PT, Ketua BEM dan IKAPTK Sulsel

“Reklamasi tahun ini, prosesnya tetap berjalan sesuai dengan perencanaan, kita kontraknya sampai Agustus kan laporannya sementara progres mereka karena bukan pemprov yang kerja PT. Yasmin yang kerja. Jelasnya tahun ini reklamasi nya,” ucap Ichsan, kemarin.

Sebelum reklamasi dilakukan, ia meminta kepada masyarakat yang tolak dan protes rencana pembangunan pemerintah tersebut, segera menyampaikan alasannya.

“Tidak apa-apa kalau ada yang protes, sampaikan saja apa yang ingin diprotes. Tidak ada warga yang dirugikan karena ada kompensasi itu janji kita dan sudah ada pergubnya,” katanya.

Baca juga:

Mantan Ketua TGUPP Pemprov Sulsel Sebut Kebijakan NJDM Sesuai Prosedur, Pakar Hukum Tata Negara Singgung Rekomendasi BKN

Menurut dia, masyarakat pesisir khsususnya para nelayan akan diberikan kompensasi selama reklamasi dilakukan dan setelah itu akan dilibatkan dalam aktivitas usaha pariwisata.

“Mekanismenya secara umum akan didata mereka apa pekerjaannya, berapa pendapatan mereka perhari, jadi berbeda kompensasinya setiap warga, itu diberikan selama reklamasi. Setelah reklamasi mereka akan dilibatkan dalam aktivitas usaha,” ungkapnya.

Ia mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi di masyarakat Pulau Lae-lae tapi hanya sedikit yang hadir dalam kegiatan tersebut.

“Sudah tidak ada lagi sosialisasi, reklamasi tetap jalan kalau mereka dem tidak apa-apa, saya pimpin sosialisasi disana ada kelompok-kelompok tertentu yang melarang masuk ke Pulau, tapi saya jamin tidak ada satupun hak rakyat yang diganggu karena reklamasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala departemen eksternal Walhi Sulsel, Rahmat Kotir mengatakan sikap masyarakat untuk menolak ini ada alasannya karena menyangkut hajat hidup mereka. Jadi pemerintah juga harus memikirkan nasib masyarakat ketika ingin melakukan reklamasi.

“Kalau pemerintah ingin lakukan pembangunan kan harus ada kesepakatan dengan masyarakat, artinya Pemerintah harus memikirkan dampaknya,” bebernya.

Ia mengatakan, penolakan warga Pulau Lae-lae ini sudah ditunjukan pada saat Pemerintah mendatangi melakukan sosialisasi tapi hanya sebagian yang hadir.

Lebih lanjut, pihaknya menganggap bahwa pemerintah juga tidak serius menanggapi keinginan masyarakat, buktinya waktu melakukan aksi unjuk rasa tapi tidak direspon serius oleh pihak pemangku kebijakan.

“Pemerintah kan sudah melakukan sosialisasi tapi sosialisasi ini tidak memikirkan dampak lingkungan itu, pada saat sosialisasi itu kan hanya beberapa saja yang ikut, karena sebagian besar mereka menolak reklamasi,” imbuhnya.

“Ketidakhadiran masyarakat di sosialisasi pemerintah itu kan mereka sudah menolak reklamasi. Kemarin juga sudah dilakukan aksi di DPRD dan pemerintah tapi kan tidak ditanggapi secara serius,” lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua RW 2 Lae-lae, Umrahwati membenarkan bahwa pihak Pemprov Sulsel pekan lalu sudah datang melakukan sosialisasi terkait rencana reklamasi, dan menadatangani pernyataan bahwa warga setempat tidak akan digusur.

“Tapi saat sosialisasi yang dilakukan pihak Pemprov Sulsel itu di sini (Pulau Lae-lae), hanya 8 orang warga saja yang datang,” kata Umrah.

“Saat itu, pihak Pemprov Sulsel sudah melakukan penandatanganan, bahwa mereka akan membayar kompensasi bagi warga khususnya
nelayan yang terdampak reklamasi di Pulau Lae-lae. Kompensasi sesuai dengan penghasilan nelayan yang terdampak,” sambungnya.

Berdasarkan penyampaian dari pihak Pemprov Sulsel yang datang melakukan sosialisasi, lanjut Umrah, saat ini pihak Pemprov Sulsel masih
memastikan jumlah penghasilan warga yang terdampak karena masing-masing nelayan mempunyai penghasilan yang berbeda-beda.

“Dia bervariasi, tidak rata karena kan penghasilan beda-beda. Penghasilan warga berapa per hari, itu yang mau ditahu. Pencari cumi berapa, berapa yang pencari udang, yang mancing,” ujarnya.

Menurut Umrah, ada kurang lebih 30 warga yang bekerja sebagai nelayan bakal terdampak dari kegiatan reklamasi yang direncanakan tersebut.

“Kurang lebih ada 30 KK (terdampak) yang di sekelingi pantai. Tapi mereka tidak datang waktu sosialisasi itu,” terangnya. (fdl)