Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, PNS Dibebaskan dari Pajak Fasilitas Kantor

INIKATA.co.id – Pemerintah mengeluarkan tauran baru. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk fasilitas kantor.

Aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan ini berlaku sejak 1 Juli 2023.

Baca juga:

Sejumlah Pejabat yang Dinonjobkan Berencana Gelar Aksi Demo saat Pawai Pelepasan ASS

Dalam aturan baru itu, disebutkan bahwa seluruh kenikmatan atau fasilitas kantor yang diterima oleh pegawai dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN/APBD) dikecualikan dari objek PPh.

“Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa dikecualikan dari objek pajak,” bunyi PMK Nomor 66 Tahun 2023 tersebut, yang dikutip Kamis (6/7/2023).

Selain itu, fasilitas lain yang juga dibebaskan PPh-nya adalah makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai tanpa batasan nilai. Sedangkan, jika pegawai menerima uang makan di atas Rp2 juta saat dinas luar, maka akan dikenakan pajak.

Untuk diketahui, natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan/vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai juga dibebaskan dari objek pajak penghasilan.

Selanjutnya, fasilitas kegiatan olahraga juga dikecualikan dari objek PPh, tapi ini tidak termasuk untuk olahraga golf, balap pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif yang dikenakan pajak jika nilainya di atas Rp1,5 juta.

Fasilitas kantor berupa komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjang lainnya seperti pulsa dan paket internet juga dibebaskan dari pemungutan PPh tanpa batasan nilai. (*)