Sejumlah Menteri Terseret dalam Kasus Korupsi, Moeldoko: Bukti Presiden Tidak Pernah Intervensi

INIKATA.co.id – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, terseretnya sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju membuktikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak intervensi dalam permasalahan hukum.

Ia menyebut, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Baca juga:

Didampingi Andi Sudirman Tinjau Produk Kerajinan, Menparekraf: Produk Sulsel Luar Biasa

“Itu bukti bahwa presiden tidak pernah intervensi kepada siapapun dalam proses hukum yang dihadapi para menteri. Jadi presiden tidak pernah intervensi diserahkan sepenuhnya proses hukum itu berjalan,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7).

Moeldoko memastikan, terseretnya sejumlah menteri dalam pusaran kasus korupsi tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Sebab, setiap kebijakan yang dibuat kementerian dibantu oleh bawahannya.

“Pertanyaan apakah mengganggu kinerja atau tidak, teman-teman sekalian tugas menteri adalah menentukan kebijakan, tugas teknisnya ada di bawahnya Sekjen, Dirjen itu adalah persoalan-persoalan teknis berjalan. Sehingga tidak mengganggu penyelesaian tugas-tugas yang sudah digaris kepada para menteri,” tegas Moeldoko.

Baca juga:

Berlarut-larut, Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, Penggiat: Berpotensi Jadi Celah “Negosiasi”

“Jadi beda antara bagaimana penentu kebijakan dan pekerjaan teknis yang dikerjakan para Dirjen. Jadi bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Sejumlah menteri Jokowi tersangkut masalah hukum di antaranya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Ia sudah menyandang status terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang diduga terseret kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Kemudian, ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang terseret dalam kasus korupsi BAKTI Kominfo.

Dito diduga menerima uang senilai Rp 27 miliar dari dana proyek BTS BAKTI Kominfo pada November-Desember 2022 untuk meredam kasus tersebut.(antara/jawapos/inikata)