Firli Bahuri Sebut Perilaku Antikorupsi Terus Meningkat Setiap Tahun

INIKATA.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan bahwa indeks perilaku antikorupsi atau IPAK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Baca juga:

Kecamatan Ujung Pandang Melaunching Aplikasi Layanan Aduan Untuk Memudahkan Masyarakat.

Capaian ini dibeberkan Firli saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Dalam paparannya, skor IPAK tahun 2019 yang hanya 3,70 meningkat di tahun 2020 sebesar 3,84. Sementara skor IPAK tahun 2021 kembali terjadi peningkatan dengan skor 3,88 dan di tahun 2022 meningkat lagi menjadi 3,93.

Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, yakni dari skala 0-5, skor indeks, dalam rentang 0-1,25 berarti perilaku masyarakat terkait dengan korupsi sangat permisif dan 3,76-5,00 adalah sangat antikorupsi.

Baca juga:

Firli Bahuri Disebut Tak Bisa Jaga Marwah KPK Usai Isu Bocoran Penyelidikan Oleh KPK

Peningkatan kesadaran agar orang tidak ingin korupsi ini, kata Firli dilakukan melalui Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sampai 31 Mei 2023, Firli mengungkap sudah 365.333 penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN atau mencapai 98,28 persen, dari total wajib lapor LHKPN sebanyak 371.722 pejabat negara di seluruh Indonesia.

Pendidikan antikorupsi yang dijalankan oleh KPK, kata Firli juga telah membuat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota memiliki regulasi antikorupsi.

Selain itu, sambung Firli, KPK juga telah memberikan penguatan antikorupsi dari mulai strata jenjang pendidikan. Dimana 23.351 pada tingkat sekolah dasar (SD), 3.933 pada sekolah menengah dan 13.824 di strata pendidikan tinggi.

Dalam upaya membentuk perilaku antikorupsi, KPK juga menelurkan sejumlah program unggulan yaitu Paku Integritas untuk menguatkan dan meningkatkan integritas penyelenggara negara.

Lalu Desa Antikorupsi yang sudah dibentuk sebanyak 10 desa yang teresebar di sejumlah pulau. Kemudian Politik Cerdas Berintegritas (PCB) bagi partai politik peserta pemilu, hal ini dilakukan KPK untuk menciptakan iklim politik di Indonesia yang bebas korupsi.

Selanjutnya, Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, ACFFest yaitu festival film antikorupsi dan kemudian program pembentukan penyuluh antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API). (Rmol/Inikata)