INIKATA.co.id – Komunitas driver online Sulawesi Selatan mempertahankan tindaklanjut atas permintaan surat rapat dengar pendapat (RDP) yang telah dimasukan di DPRD Sulsel.
Ketua gabungan komunitas driver online Sulsel Podo33, Herman Mustafa mengatakan surat permintaan RDP per tgl 31 Maret 2023, namun sampai akhir Mei 2023 belum ada schedule dari pihak DPRD.
“Kurang lebih 2 bulan dengan alasan yang normatif belum ada waktu karena sibuk, karena banyaknya permintaan RDP dari masyarakat yang lainnya jadi mesti antri dan menunggu giliran, menurutku ini tidak masuk di akal, alasannya full jadwal, atau belum dapat antrian,” ujar Herman, Senin (29/5/2023).
Tuntunan komunitas driver online Sulsel ini, kata dia, agar pemerintah dapat mengintervensi aplikator untuk menghentikan penerimaan driver baru.
Akibat hal tersebut, ia mengatakan sejumlah driver tidak lagi mendapat penumpang karena keseimbangan antar supply dan demand tidak lagi sejalan.
“Padahal persoalannya sangat urgent, dan bahkan kawan-kawan sekarang ini sudah kena dampaknya, karena terabaikannya persoalan tidak dihentikannya penerimaan driver baru oleh aplikator sehingga keseimbangan supply dan demand tidak terjaga lagi,” imbuhnya.
“Keseimbangan driver dan penumpang yg TDK terjaga lagi,sehingga driver yg ada rata2 TDK kebagian orderan sesuai target rasional utk pendapatan yg layak,” sambung dia.
Ia mengaku pernah mendatangi kantor DPRD di ruang komisi D untuk mempertanyakan kepastian RDP, tapi belum terpenuhi.
“Ini masalahnya sebenarnya kenapa RDP itu sangat dibutuhkan, bahkan saya datang langsung ke kantor staf komisi D menyampaikan urgensi dari permasalahannya, menjelaskan sampai ke konsekuensi yang bisa kami tanggung bila tidak segera di stop penerimaan driver barunya atau segera harus ada RDP agar segera direkomendasikan stop penerimaan driver oleh aplikator, tapi sampai hari belum ada jadwalnya,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam jika DPRD hanya terus berjanji. Olehnya itu, kata dia, aksi unjuk rasa akan kembali dilakukan.
“Sekarang posisinya sementara konsolidasi untuk rencana aksi awal Juni di kantor DPRD provinsi Sulsel, dan ini riil, sementara berjalan gagasannya,” bebernya.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi saat dikonfirmasi belum menggubris hingga berita ini dimuat.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Azhar Arsyad mengelak bahwa masalah tersebut bukan di ranah komisi D. “Kalau soal itu di Komisi E,” singkatnya. (fdl)
