Pakar Harap Presiden Hormati Putusan PTUN dan Kembalikan Jabatan Abdul Hayat

INIKATA.co.id – Presiden Republik Indonesia Jokowi diharapkan agar menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait guagatan Eks Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani yang telah dikabulkan pada Senin 17 April 2023.

Hal ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Unhas, Prof Aminuddin Ilmar. Ia mengatakan Presiden Jokowi seharunya bersikap adil sesuai dengan beberapa kasus sebelumnya, dimana selalu menghargai putusan PTUN dan mengembalikan penggugat pada jabatan sebelumnya.

Baca juga:

Pemprov Sulsel Sabet Dua Penghargaan PPD dari Bappenas

“Sekarang sisa bagaimana Presiden yang selama ini juga dari beberapa kasus yang ada itu tidak melakukan banding terhadap putusan pengadilan, dia menghormati putusan itu sehingga semua penggugat presiden itu dikembalikan pada kedudukan semual, kita berharap juga presiden bersikap seperti itu (terhadap kasus Abdul Hayat),” ujar Prof Aminuddin, Rabu (19/4/2023).

Ia menyatakan, nasib Abdul Hayat bergantung pada keputusan Presiden Jokowi. “Jadi sekarang semuanya kembali ke Presiden, apakah Presiden, apakah patuh kepada putusan pengadilan atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, jika Presiden Jokowi menghormati putusan PTUN dengan tidak melakukan banding, maka Abdul Hayat akan kembali menduduki jabatan semula.

Baca juga:

Dewan Minta Posisi Abdul Hayat Dikembalikan ke Jabatan Sekprov Sulsel

“Jadi kalau dia menghormati putusan pengadilan kemudian tidak melakukan banding, otomatis Pak Hayat harus segera kembali ke kedudukannya semula,” beber Prof Aminuddin.

Lebih lanjut, akademisi Unhas ini menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk mengajukan banding tidak ada artinya, karena kebijakan pemberhentian Abdul Hayat selaku Sekprov secara jelas cacat administrasi.

“Jadi banding itu tidak ada artinya kalau nanti misalnya dia mau menyatakan banding baru kemudian dia tidak banding, tidak ada juga artinya, karena keputusan itu memberikan hukum bagi yang bersangkutan karena sudah sangat dirugikan,” tandasnya.

Diketahui, Dalam amar putusan, PTUN menyebutkan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian, Menyatakan batal keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 142/TPA Tahun 2022, Tanggal 30 November 2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si.

Selanjutnya, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 142/TPA Tahun 2022, Tanggal 30 November 2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si.

Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat, martabatnya semula sebagai sekretaris daerah provinsi Sulawesi Selatan. Dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp326. Ribu. (fdl)