Tersangka Kasus Sembako Covid19 Tak Perlu Tunggu Audit BPK

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan dan Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan mendesak kepada Polda Sulsel segera lakukan pengungkapan tersangka dalam kasus Bansos Covid-19 utamanya kasus Mark Up Bansos Covid19 Dinsos Kota Makassar.

Wakil Ketua ACC Sulawesi, Anggareksa mendorong kepada Polda Sulsel menetapkan tersangka tanpa harus berlama-lama menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Baca juga:

Ahli Waris Ahmad Daeng Sikki Harap Pemprov Sulsel Hormati Terhadap Putusan Pengadilan

“Menurut kami pihak penyidik sudah bisa menetapkan tersangka dan adanya kerugian negara tanpa berlama-lama menunggu BPK,” ujar Angga sapaannya saat menjadi pembicara dalam Obrolan Malam Jumat (OMJ) di Kantor Radar Makassar, Kamis (2/2/2023).

Ia mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi ini sudah lama bergulir dan seharusnya ada ketegasan dari Polda Sulsel untuk umumkan ke publik.

“Ini penanganan cukup lama, Penyidik itu dilakukan sejak Juni 2020. Kasus ini sudah tahap penyidikan tapi kenapa belum ada tersangkanya,” ungkapnya.

Baca juga:

Terbanyak di Sulsel untuk Tahun 2022, Korupsi Dana Desa di Gowa Rugikan Negara Rp9,36 Miliar

Bahkan, ACC Sulsel menduga ada dokumen yang belum lengkap diberikan oleh Polda Sulsel kepada BPK.

“Tidak bisa kita salahkan BPK lakukan Audit, yang kita tanyakan apakah dokumen sudah ada atau tidak, karna berdasarkan hasil analisa kami bahwa lambatnya audit keluar dikarenakan kurangnya bukti yang diberikan oleh penyidik,” terangnya.

Sementara, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Antikorupsi (KMAK) Sulawesi Selatan dan Barat, Djusman AR mengatakan kasus ini terkesan mandul karena hingga saat ini belum terungkap ditangani pihak Polda Sulsel.

“Lagi-lagi itu yang selalu disampaikan penyidik, kita ketahui yang diperiksa itu sampai 80 orang bahkan sudah dikasi naik dalam tahap penyidikan. Kalau sudah penyidikan lalu tidak ada tersangka, maka masyarakat akan pertanyakan, Kok kasus ini mandul ya,” katanya.

Dalam diskusi dengan tema “Pandemi Usai, Kasus Mark Up Sembako Covid-19 Mangkrak di Polda Sulsel”. Menurut dia, ketika kasus sudah masuk dalam tahapan penyidikan seharusnya sudah dapat memastikan jumlah kerugian negara.

“Ketika audit investigatif dilakukan bukan berarti mencari unsur keraguan, tapi untuk memastikan jumlah kerugian,” jelasnya.

“Jangan-jangan Polda ini ada keraguan, jangan sampai yang diperiksa kemarin dijadikan ATM berjalan,” sambung dia.

Ia menegaskan bahwa jika Polda Sulsel masih merasa ragu, jangan seolah-olah ikut diam tapi tanpa ada upaya untuk mengungkapkan kasus.

“Saya berharap kasus ini buka saja ke publik, tapi kalau alasan Audit sudah basi, kalau Audit belum keluar bagaimana tindak lanjut Polda,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, AKP Polda Sulsel, Andi Husain mengatakan kasus dugaan korupsi tidak memakan waktu yang singkat, karena harus ada investigasi yang dilakukan.

“Kadang-kadang penanganan kasus korupsi ini agak lambat, penanganan butuh waktu cukup panjang, ada investigasi,” jelasnya.

Diketahui, dalam OMJ yang dilakukan Grup Media Harian Radar Makassar, Inikata.co.id dan Harian Disway Sulsel ini mengahdirkan tiga narasumber, yakni Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Antikorupsi (KMAK) Sulawesi Selatan dan Barat, Djusman AR, AKP Polda Sulsel, Andi Husain dan Wakil Ketua ACC Sulawesi, Anggareksa. (fdl)