Saiful Jihad Sampaikan Masukan untuk Draft Rancangan Tata Kelola Humas Bawaslu

INIKATA.co.id – Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengungkapkan untuk mewujudkan Humas Bawaslu yang adaptif, informatif dan edukatif, Bawaslu membutuhkan upaya bersama dan berkesinambungan.

Hal itu sampaikannya dalam Rapat Evaluasi Akhir Publikasi dan Pemberitaan Humas Bawaslu RI dan penyusunan draft Peraturan Bawaslu Tata Kelola Kehumasan, di Pontianak, Senin (30/1).

Baca juga:

Dapat Amanah Dari Partai, Desy Susanty Sutomo Daftar Bacaleg DPR RI Dapil Sulsel II

“Upaya bersama tentu tidak hanya sebatas penguatan pada tataran pengelolaan dan memproduk konten, tetapi penguatan jaringan kerjasama, kemitraan dan dukungan kebijakan di tingkat internal menjadi penting,” papar Saiful Jihad.

“Penguatan tersebut tentu pula tidak hanya sebatas di tataran staf pendukung, tetapi juga pada tingkat pimpinan,” tambahnya.

Sementara, dalam aspek keberlanjutan, kata Saiful, penyusunan draft Perbawaslu ini tentu harus berangkat dari rumusan dan rencana program yang jelas dan berorientasi pada capaian output, tidak sebatas rancangan untuk keterlaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (renja) setiap tahun.

Baca juga:

14 Februari, Pendaftar Calon Anggota Bawaslu Sulsel Masih 10 Orang

“Sebab, kerja Bawaslu bisnisnya adalah trust, bagaimana agar masyarakat kita dapat terdorong untuk mau melibatkan diri mengawasi jalannya proses pemilu dengan konten dan informasi yang edukatif dari kami penyelenggara,” ungkap Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulsel ini.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan salah satu evaluasi Bawaslu untuk humas pada 2022 lalu adalah terkait penataan tata kelola Kehumasan.

“Evaluasi kami di tahun 2022 kemarin, termasuk salah satunya terkait penataan tata kelola humas. Humas ke depan diharapkan tidak hanya sebagai penyampai berita/informasi tetapi juga menjadi semacam early warning system,” jelas Lolly Suhenty.

Ia menyebut, Bawaslu pada tahun 2022 telah menghasilkan sejumlah produk hukum berupa pedoman pengelolaan media sosial untuk panwascam.

“Produk tersebut merupakan ikhtiar bawaslu terhadap tuntutan masyarakat akan informasi terhadap Bawaslu agar terstandar lebih baik,” jelas Lolly.(**)