DPRD Heran Lihat Data Serapan APBD Sulsel 2022

INIKATA.co.id – Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel tahun 2022, membuat DPRD setempat heran. Pasalnya, dalam rapat evaluasi triwulan keempat tahun 2022 yang digelar Komisi C bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada Senin (16/1/2023) kemarin, ditemukan adanya sejumlah keanehan antara realisasi fisik dan keuangan.

Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga menyebutkan, salah satu keanehan yang dimaksud yakni adanya belanja keuangan yang realisasinya 70 persen, namun realisasi fisiknya 100 persen.

Baca juga:

Kapolres Gowa Bagi-bagi Helm Kepengendara Motor

Selain itu, kata dia, laporan dari seluruh program yang dijalankan atau terealiasasi juga bercampur baur secara keseluruhan dan tidak terjelaskan secara detil.

“Di sini (laporan triwulan keempat tahun 2022) mampu menyelesaikan fisik 100 persen, tapi realisasi belanja tidak capai 100 persen. Ini bisa kita jadikan salah satu penilaian untuk memberikan anggaran yang dibawahnya (lebih sedikit dari tahun sebelumnya), karena mampu menyelesaikan fisik 100 persen namun penggunaan anggarannya tidak mencapai 100 persen juga. Padahal seharusnya itu harus sama realisasinya. Ini butuh penjelasan,” kata Rangga.

“Harus berhati-hati dengan hal ini. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun lalu, ada sisa belanja semua OPD namun dari sekian ratus miliar, kita mencari-cari dimana rimbanya. Kita tidak lagi berbicara pagu anggaran,” sambungnya.

Hal yang sama juga dipertanyakan oleh anggota Komisi C lainnya, Hatta Makarama. Ia mengatakan, meski pihaknya tidak mengawasi secara teknis, tapi secara umum fisik 100 persen sementara keuangan 70 persen itu sangat aneh.

“Sudah dikasih duit tapi tidak bisa dihabiskan. Apa kendalanya? Saya mau penjelasan karena banyak yang aneh-aneh di provinsi ini. Termasuk surat penyediaan dana (SPD), ada kolusi saya lihat di sini. Kalau minta SPD 10, tapi biasanya hanya dikasih 2. Kami cuma berharap jangan lah kita selalu dikasih hal-hal aneh. Karena kewenangan kami hanya pengawasan, dan OPD yang tahu teknis.,” kata Hatta.

“Jadi saya mau dapat gambaran, apakah dengan (data realisasi serapananggaran) seperti itu tidak ada catatan dari Inspektorat atau seperti apa,” sambungnya.