INIKATA.co.id – Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik dimana penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD hal itu diatur sebagai bentuk representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.
Menjelang pemilu dan pileg, partai politik di Sulawesi Selatan sudah mulai memanaskan mesin politik bahkan sudah ada yang membuka pendaftaran bacaleg lebih dini agar bisa mengisi kuota dan memenuhi kuota perempuan pada setiap dapil dengan jagoannya Masing-masing partai.
Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan mengatakan bahwa pihaknya optimis untuk memenuhi kuota perempuan pada semua tingkatan dapil baik DPR RI dan DPRD Sulsel apalagi menurutnya ada beberapa dapil yang memang perempuannya lebih banyak dibanding laki-lakinya sehingga pihaknya optimis untuk memenuhi atau melengkapi kuota bacaleg perempuan.
“Melihat kuota bacaleg saat ini ada beberapa Dapil targetnya bukan sekedar melengkapi namun melainkan untuk duduk sebagai anggota DPR RI 2024. Adapun kuota DPRI Bacaleg perempuan yang sudah terpenuhi Dapil II sementara untuk dapil 3 dan 1 masih progres kurang satu atau dua orang dan begitu juga untuk provinsi masih kurang satu atau dua bakal untuk kuota perempuan tapi ini akan terpenuhi karena masih banyak yang mau maju sebagai bacaleg PPP di Sulsel,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil ketua bidang Bappilu Januar Jaury menyampaikan setelah pemilihan ketua DPC kabupaten kota partai Demokrat kepengurusan banyak diminati oleh kaum gender atau perempuan meskipun mereka belum bertransformasi menjadi bacaleg tapi pihaknya yakin bahwa kader-kader kepengurusan di semua kabupaten kota tentu punya keinginan untuk lebih memberikan ruang melalui eksekutif atau legislatif.
“Sekarang ini pembukaan di DPC seluruh kabupaten kota diantara pengurus itu yang merupakan perempuan akan menjadi kepengurusan juga harus komposisinya 30 Persen sehingga kami tetap optimis bisa memenuhi hal tersebut,” ungkapnya.(**/rm)